PETISI yang meminta Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mundur dari jabatannya muncul Change.org. Mereka gerah lantaran BPOM dinilai gagal dalam mengawasi keamanan dan kesehatan konsumsi obat dan makanan yang beredar di Indonesia.
Petisi itu memaparkan kelemahan BPOM dalam melakukan pengawasan di industri farmasi. Padahal, obat-obatan yang dikonsumsi merupakan obat didistribusikan sejak lama dan dikenal masyarakat. "Rasanya aneh kemana BPOM sebagai otoritas negara yang harus bertanggung jawab terdistribusinya obat yang aman bagi masyarakat," kata inisiator petisi.
Petisi hingga saat ini telah ditandatangani oleh lebih dari 4.000 orang dan diperkirakan bakal terus bertambah. Mereka sepakat dan meminta agar kepala negara memecat Kepala BPOM Penny Lukito karena kegagalannya. Seperti diketahui, hingga saat ini sebanyak 325 anak di 28 provinsi Indonesia terdiagnosis gagal ginjal akut dengan jumlah korban jiwa mencapai ratusan.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade pun tidak bisa menyembunyikan kekesalan dengan kinerja Kepala BPOM Penny Lukito dalam mengantisipasi kasus gagal ginjal akut pada anak. Dia mendesak Penny segera meninggalkan kursi kepala BPOM karena sudah gagal dalam memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Kekesalan politikus Partai Gerindra itu ditunjukkan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim pada Kamis (3/11).
Dia menegaskan, Penny Lukito bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan anak akibat gagal ginjal akut di Indonesia. "BPOM ini salah. Kami rekomendasikan Presiden Jokowi, ganti itu Kepala BPOM," kata Andre sambil menggebrak meja dalam rapat tersebut. Ia heran, Penny Lukito justru buang badan dan lempar tanggung jawab ke Kementerian Perdagangan mengenai kasus gagal ginjal akut anak. Padahal, sambung dia, impor bahan-bahan baku untuk obat-obatan dilakukan kemendag setelah mendapat rekomendasi atau izin.
Andre meminta pimpinan Komisi VI DPR bersurat ke pimpinan DPR agar dilakukan rapat gabungan dengan Komisi IX, Kementerian Perdagangan, dan BPOM untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut. Ini karena kasus ini sudah melibatkan mitra kerja lintas komisi di DPR.
Kepala BPOM Penny Lukito mengambinghitamkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait masuknya etilen glikol ke Indonesia. Penny menuding masuknya senyawa pelarut yang diyakini memicu gagal ginjal akut itu tidak melalui Surat Keterangan Impor (SKI) dari BPOM, tetapi Kementerian Perdagangan. "Itu melalui Kemendag. Istilahnya (nonlarangan dan pembatasan) jadi tidak melalui surat keterangan impor BPOM," kata Penny saat rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR, Rabu (2/11).
Penny berkilah BPOM tidak bisa mengawasi masuknya senyawa pelarut tersebut karena SKI berada di Kementerian Perdagangan. Ini berbeda dengan bahan baku obat pharmaceutical grade. "Bahan baku yang digunakan sebagai produksi untuk industri farmasi (obat) itu seharusnya pharmaceutical grade. Nah, dalam hal ini pharmaceutical grade yang harus mendapatkan SKI dari BPOM, sehingga BPOM bisa melakukan pengawasan di awal," katanya. (RO/OL-14)
