Peningkatan Partisipasi Politik Kaum Muda Butuh Dukungan Kemitraan Setara

KAUM muda memiliki potensi besar dalam membangun perubahan yang positif. Sejarah membuktikan, kontribusi dan partisipasi kaum muda turut mengatalisasi perubahan penting dalam sistem politik, sumber daya, dan peluang ekonomi.

Namun, kaum muda juga kerap menghadapi kenyataan bahwa peran politiknya termarginalkan. Tak sedikit yang harus berhadapan dengan kemiskinan, hambatan pendidikan, berbagai bentuk diskriminasi, serta keterbatasan prospek dan peluang. Oleh karena itu, dukungan terhadap partisipasi kaum muda dalam proses politik yang inklusif menjadi sangat penting.  

Demikian pandangan yang berkembang dalam acara 'Ngobrol Antargenerasi: Mengupas Peran Politik Kaum Muda' yang diselenggarakan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bekerja sama dengan Youth 20 (Y20) Indonesia di Gedung Mula, Kota Tua, Jakarta, Sabtu (5/11).

Dialog ini dilaksanakan bertepatan dengan kedatangan CEO Plan International, Stephen Omollo, yang juga hadir sebagai pembicara. Hadir pula sebagai pembicara antara lain, Panji Saputra, Co-chair Y20 Indonesia; Nurul Hidayatul Ummah, Co-chair Y20 Indonesia; Yasmine, Global Young Influencer of Plan International; dan Jovial De Lopez, COO Narasi TV.

Stephen Omollo mengungkapkan, 60-70% penduduk dunia saat ini terdiri atas kaum muda. Jumlah suara mereka berpotensi menghadirkan transformasi, termasuk menentukan dalam politik pemilihan. Namun, diperlukan kemitraan berbagai pihak agar partisipasi politik kaum muda ini memiliki kekuatan yang sesungguhnya dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Di sinilah pendekatan yang inklusif, tidak top down, dan setara menjadi penting, melalui melibatkan pemerintah, elemen masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.

Dia menambahkan, pengembangan kapasitas individu kaum muda juga menjadi sangat penting agar mereka mempunyai daya untuk berpartipasi dalam politik, terutama bagi kaum muda perempuan. Dalam laporan State of the World's Girls (SOTWG) 2022 yang diluncurkan Plan International Oktober 2022, terungkap, dari 29.000 kaum muda di 29 negara yang disurvei, 97% menyatakan partisipasi politik itu penting. Namun, hal itu tak berbanding lurus dengan tingkat akomodasi terhadap aspirasi kaum muda perempuan.

Baca juga: Migrasi dari TV Analog ke Digital, Kominfo Beberkan Manfaatnya

"Penelitian ini menemukan, kaum muda perempuan adalah politik, dan mereka peduli dengan masalah politik. Namun, secara global, mereka masih ditolak haknya untuk menentukan keputusan yang berdampak pada kehidupan, tubuh, dan masa depan mereka. Seringkali, mereka dianggap 'terlalu muda' atau terhambat oleh praktik diskriminasi dan norma gender yang mengakar," ungkap Omollo.

Sementara itu, Co-Chair Y20 Indonesia 2022, Nurul Hidayatul Ummah mengungkapkan, kepemimpinan Indonesia di G20 menjadi kesempatan emas untuk memperkuat eksistensi dan kepemimpinan kaum muda bangsa dalam kancah nasional dan internasional.

"Melalui Y20, kita mengakomodasi suara-suara kaum muda dari berbagai elemen untuk nanti kita bawa ke forum G20 agar diakomodasi dalam pengambilan kebijakan di negara-negara yang tergabung dalam forum tersebut," kata Nurul.

Harapan-harapan Y20 Indonesia secara lengkap telah disampaikan beberapa waktu kepada Presiden Indonesia melalui Communique. Ada empat fokus dalam Communique tersebut yaitu, ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti yang memberikan sambutan dalam acara tersebut, mengungkapkan, berdasarkan laporan SOTWG 2022, partisipasi politik kaum muda Indonesia, khususnya perempuan, sangat tinggi. Dari 1.000 kaum muda perempuan yang disurvei, 98% menyatakan partisipasi politik adalah penting. Namun, sekitar 69% kaum muda perempuan mengaku menghadapi hambatan dan tantangan ketika mencoba untuk berpartisipasi dalam politik.

"Dari laporan tersebut terungkap, 29% kaum muda menyatakan politisi cenderung tidak mendengarkan kaum muda perempuan, 25% menyatakan politisi tidak berbicara tentang isu-isu yang mempengaruhi mereka, dan sekitar 23% mereka mempunyai hambatan berupa kurang paham tentang masalah politik," ungkap Dini.

Dari hasil riset Plan International tersebut juga menunjukkan, isu-isu kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan konflik mendapatkan porsi perhatian yang lebih tinggi daripada isu-isu lain. Hal ini karena isu-isu tersebut berada di sekitar kehidupan mereka secara langsung. (RO/OL-16)