Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberikan perhatian, khususnya terhadap penempatan jemaah haji Indonesia di Mina.
“Kami berharap penempatan tenda jemaah haji Indonesia di Mina tidak terlalu jauh dari lokasi melempar jumrah,” kata Wapres, Rabu (27/10).
Menurut Wapres banyak jemaah haji Indonesia yang telah berusia lanjut sehingga fisiknya tidak sekuat jemaah haji dari negara lain yang umurnya relatif lebih muda.
Selain itu, Wapres juga mengajak pemerintah Arab Saudi untuk sama-sama membangun kemitraan di bidang perdagangan, baik yang menyangkut kepentingan haji maupun lainnya. “Kami juga ingin dibukakan perdagangan untuk mengekspor barang-barang kebutuhan jemaah haji, khususnya Indonesia, baik di saat umrah dan haji,” ungkapnya.
Wapres menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia telah terjalin sejak lama. Hubungan itu bukan hanya antara kedua pemerintah, namun juga hingga ke tingkat masyarakatnya. Ia berharap ke depannya hubungan ini akan dapat terjalin semakin erat dan harmonis.
“Hubungan Indonesia-Saudi ini sudah berjalan, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakatnya sudah sejak lama. Ada banyak orang-orang Indonesia yang menetap di Saudi bahkan juga ada yang sampai wafat di Saudi. Jadi antara Indonesia dengan Saudi ini memang hubungan yang sangat kuat sejak dahulu kala,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, melaporkan berbagai kebijakan baru yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan haji bagi jemaah Indonesia.
Beberapa kebijakan tersebut di antaranya perpanjangan masa berlaku visa umrah yang semula 30 hari menjadi 90 hari, kemudahan proses dalam pengajuan visa keberangkatan yang saat ini dapat dilakukan secara mandiri secara elektronik, hingga kebebasan dalam mengunjungi kota-kota lain di Arab Saudi, tidak hanya terbatas di Makkah dan Madinah saja.
Sementara terkait pemindahan letak jemaah haji Indonesia di Mina, Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi berjanji setelah kunjungannya ke Indonesia, ia dan jajaran akan segera mendiskusikan mengenai hal ini untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah dari Indonesia.
“Yang terkait keberadaan jamaah haji Indonesia di Mina, kami sangat memberikan perhatian sekali tapi kami juga harus mengakui bahwa Mina itu tempat yang sangat sempit dan kecil sehingga kami harus memikirkannya untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan,” imbuh Tawfiq.
“Saya berjanji di hadapan yang mulia Bapak Wakil Presiden, sepulang dari sini, saya langsung akan membahas terkait tentang penempatan jamaah haji Indonesia di Mina, kalau tidak bisa semuanya tapi jumlah yang banyak itu bisa kita berikan tempat (terbaik),” pungkasnya. (OL-12)
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved