Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat total dana desa yang dikucurkan sejak 2013-2021 telah mencapai Rp400 triliun. Angka sebesar itu ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan di desa, termasuk mendorong tingkat kemandirian desa.
"Kita jumpai pengelolaan dana desa tidak dimengerti oleh kepala desa dan perangkatnya. Pemanfaatannya secara keliru sehingga berpotensi terjadi penyimpangan," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, dalam Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah NTT dan sejumlah lembaga vertikal, di Kupang, Rabu (19/10).
Raden mengatakan, banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait dengan penyimpangan pengelolaan keuangan di daerah, sebagai bukti pengelolaan dana desa dimaknai secara keliru oleh perangkat desa. Pada 2022, BPKP juga mencatat adanya ketidakefisien dan efektifan saat penyusunan berbagai program dan kegiatan 113 pemerintah daerah yang mencapai Rp18,3 triliun.
"Angka yang menurut kami sangat besar, rekomendasi kami dilaksakan dan ditindaklanjuti, tentu dapat direalokasi kembali untuk program dan kegiatan lain yang bermanfaat termasuk di NTT," ujarnya.
Menurutnya, penyimpangan pengelolaan dana dimulai dari perencanaan, kebutuhan sampai pemanfaatan dana desa tersebut. Dalam keseluruhan proses keuangan, memang mengandung risiko, namun risiko tersebut perlu dikelola dengan baik mengunakan manajemen risiko, yang menjadi tangungjawab kepala daerah muapun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengajak pemerintah daerah bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi dimulai dari perbaikan sistem, tata kelola, dan meningkatkan pengawasan. Menurut Alexander, saat ini KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka, NTT. (OL-15)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Bus rombongan perangkat desa terguling di jalan Tol Tangerang-Merak Kilometer 46, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (21/5) pagi.
Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat
Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid mengecam keras kegiatan peringatan Hari Desa Nasional yang akan dihadiri presiden
PERANGKAT desa termasuk kepala desa (perbekel) di Bali tidak ada yang diundang ke Jakarta terkait acara satu dasa warsa UU Desa yang disebut-sebut akan digelar pada 30 Januari mendatang.
PROGRAM kegiatan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) XXX/2025 di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten, dibuka secara resmi oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (2/7).
Pariwisata hijau merupakan jalur penting untuk melestarikan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat untuk mencapai kemakmuran yang merata.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved