BEBERAPA daerah yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah memulai pemutakhiran data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21), salah satunya di Provinsi Maluku.
Provinsi Maluku merupakan daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem. Ada lima kabupaten yang menjadi prioritas, yakni Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ektrem 10.53% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa. Kedua, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73% dan jumlah penduduk miskin ektrem 14,750 jiwa.
Ketiga, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa. Keempat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18.76% dan jumlah penduduk miskin ektrem 21.270 jiwa. Dan kelima, Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13.65% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa.
Baca juga: Menkominfo: Indonesia Bertekad Dukung Konektivitas Universal dan Bermanfaat
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Abdul Kadir Peluw mengatakan Pemutakhiran PK-21 merupakan pemutakhiran data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat, mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Pemutakhiran ini melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan melakukan wawancara, atau mengobservasi kepala keluarga yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
“Data PK21 menjadi acuan oleh kementerian untuk dasar intervensi program, baik itu berkaitan dengan stunting maupun program teknis masing-masing kementerian,” kata Abdul Kadir, Rabu (28/9).
Pemutakhiran data berlangsung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022, dengan lokasi sampel pada 586 desa dari 96 Kecamatan.
Abdul Kadir mengatakan output dari Pemutakhiran PK-21 adalah data yang nantinya dapat digunakan untuk estimasi indikator kinerja BKKBN, sekaligus diharapkan data yang ter-cover merupakan data yang valid sesuai kondisi di lapangan sehingga dapat membantu pelaksanaan salah satu program pemerintah yakni Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Metodologi yang digunakan dalam Pemutakhiran PK-21 adalah metode survei dengan kerangka sampling yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk tools menggunakan formula dan juga smartphone (aplikasi PWA).
“Mengingat wilayah Provinsi Maluku adalah kepulauan maka lokasi sampel yang ditentukan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan mengantisipasi ketersediaan jaringan bagi pendata yang menggunakan smarthphone. Kami berharap dukungan serta kerjasama yang baik dari semua pihak hingga proses akhir pengumpulan data yang benar-benar valid,” ujar Abdul Kadir.
Sebelumnya, BKKBN bersama Kementerian dan Lembaga Negara pada Senin (19/9) telah melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemutakhiran data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21).
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam arahannya mengatakan dari kegiatan PK-21, BKKBN berhasil mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022.
“Pada Pemutakhiran PK tahun ini BKKBN menyasar 39 juta KK atau 60 persen dari hasil pendataan PK 2021,” kata Hasto.
Data Keluarga tersebut, kata Dokter Hasto, adalah data sektoral yang dapat digunakan oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address sehingga validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam kegiatan itu mengatakan, pada pemutakhiran PK-22 ini BKKB mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.
“Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan dari tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2022,” kata Teguh.
Pendataan Keluarga, ujar Teguh, tujuan utamanya adalah untuk operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Teguh menjelaskan, hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (H-3)
