Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMBANGUN institusi pendidikan yang berkualitas harus terus ditingkatkan untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter di masa datang. Berbagai langkah penyelamatan sejumlah institusi pendidikan bermasalah harus segera dilakukan.
"Pengembangan institusi pendidikan baik yang dikelola negara atau swasta harus benar-benar mengedepankan kualitas dan kelayakan dalam pengelolaannya, agar benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/9). Data Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menunjukkan 60% dari 3.032 perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam kondisi tidak sehat.
Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno mengungkapkan PTS yang tidak sehat tersebut berada di 16 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dari seluruh PTS tersebut hanya 2,11% yang memiliki akreditasi unggul atau akreditasi A.
Berdasarkan data tersebut, menurut Lestari, langkah evaluasi harus dilakukan sebagai dasar menjalankan perbaikan menyeluruh pengelolaan PTS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dijalankannya. Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat kehadiran PTS dalam sistem pendidikan nasional sangat membantu upaya negara dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Namun, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, bila institusi pendidikan yang ada tidak bisa menjamin mutu pendidikan bagi para peserta didiknya, malah akan memperburuk reputasi pendidikan secara nasional. Ini karena, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, hasil dari proses pendidikan yang dilakukan institusi tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.
Menurut Rerie, sejumlah opsi penyehatan institusi pendidikan swasta lewat perbaikan tata kelola, peningkatan mutu pengajar, dan berbagai mekanisme lain harus segera dilakukan agar upaya untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga negara bisa direalisasikan. Rerie mengajak semua pihak, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi PTS yang ada saat ini, dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. (RO/OL-14)
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved