Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan dukungannya kepada SDM para Pekerja Keluarga Harapan (PKH) menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
"Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Komisi VIII untuk meminta perubahan status Sumber Daya Manusia PKH sebagai Pegawai Pemerintah demgan Perjanjian Kontrak (PPPK)," ujar Hamka saat menghadiri Jambore SDM PKH Makassar di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, Kahfi bercerita tentang posisi SDM PKH yang merupakan garda terdepan memperhatikan dan memberdayakan orang-orang yang terdata oleh DTKS sebagai warga miskin agar mampu meningkatkan taraf hidup di kemudian hari.
"Ibarat di Kemenkes, SDM PKH ini merupakan perawat yang bersentuhan langsung antara pasien. Itulah SDM PKH dengan warga yang dibantu, ini menjadi dasar kami mendukung upaya Kemensos-KemenPAN-RB," ujarnya.
Sementara itu, seorang SDM PKH yang enggan disebut namanya, dari Kecamatan Tallo mengungkapkan akan terjadi rotasi tugas dalam satuan tugas SDM PKH Kota Makassar.
Baca juga : Onkologi Centet Mayapada Hospital Jalankan Terapi Holistik Hingga Pencegahan Limfedema
Dirinya berujar kedekatan dengan warga Tallo membuat ia mampu bekerja maksimal dibanding dengan memulai dengan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tempat ia tinggal, yakni Kecamatan Manggal.
Menimpali itu, Kahfi mengungkapkan jika kinerja pekerja PKH terganggu ketika dipindahkan, Kahfi siap pasang badan untuk memastikan SDM PKH yang dirotasi bisa bekerja maksimal.
Kendati demikian, Kahfi berharap para SDM PKH mampu melaksanakan amanah jika diberi tugas di mana dan kapanpun untuk kesejahteraan masyarakat.
"Ketika menjadi Anggota Komisi IX DPR dan sudah merasa cocok, akhirnya diminta menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI, itulah amanah. Bukan hanya itu, rotasi juga membuat kita memperbanyak teman, betul teman-teman?," ujar Kahfi.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Kementerian Sosial RI, Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Amanat Nasional Hamzah Hamid, Koordinator SDM PKH Kota Makassar, Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping SDM PKH Se-Kota Makassar. (Ant/OL-7)
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved