Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TRANSFORMASI digital dalam pengelolaan museum harus diawali dengan mengubah mindset para pemangku kebijakan dan masyarakat dengan didukung komitmen pendanaan, kemampuan berinovasi, dan keyakinan spritual yang kuat.
"Upaya transformasi di bidang budaya khususnya pengelolaan museum ini harus menjadi gerakan bersama. Pembangunan kebudayaan bukan hanya secara fisik semata, tetapi juga harus lewat dukungan berbagai riset kebudayaan dan pendanaan yang berkelanjutan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam Diskusi Kerja Budaya Transformasi Digital, Reka Budaya, dan Museum Kita di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).
Hadir dalam diskusi itu, P Kumoro Kartopati (Senior Advisor IoT Lab PT Jasa Marga (Persero) Tbk), Hilmar Faridz, Phd (Direktur Jenderal Kebudayan, Kemendikbudristek), Idham B Setiadi, Phd (KPB CakraDaya), S Dian Andriyanto (Redaktur Utama Tempo. Co) sebagai narasumber.
Menurut Lestari, transformasi pengelolaan museum dengan memanfaatkan teknologi digital bisa menjadi kunci transformasi fungsi museum yang semula hanya menjadi tempat menyimpan benda budaya menjadi ruang-ruang yang mampu memberi pengalaman budaya kepada para pengunjungnya. Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai transformasi digital mampu mempersatukan kelompok yang mengedepankan aspek konservasi dan kelompok yang mengedepankan pemanfaatan secara ekonomi dalam pengelolaan museum.
Saat ini, ujar Rerie, transformasi digital di bidang kebudayaan sudah banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan dikaji para akademisi lewat berbagai tulisan ilmiah. "Situasi yang mendukung transformasi digital di bidang kebudayaan seperti pengelolaan museum," ujarnya.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, kunci untuk mengawali proses transformasi adalah mengubah mindset atau cara berpikir para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian, tambah dia, para pengelola museum dan objek-objek cagar budaya mampu memahami langkah-langkah pengembangan kebudayaan.
Rerie berpendapat di masa kini museum yang berhasil bukan hanya sebagai tempat memajang atau memamerkan benda-benda budaya, tetapi juga harus memberikan pengalaman bagi pengunjung sehingga menciptakan pendapatan bagi pengelolanya.
Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini populasi Indonesia 60%-nya ialah generasi Z, yang sejak lahir sudah mengenal budaya digital dan mengeksplorasi setiap pengalaman.
Kondisi tersebut, jelas Rerie, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan museum dan pengembangan sektor kebudayaan secara umum. "Harus segera dibuka ruang untuk proses belajar dalam menghadapi transformasi digital dalam pengelolaan museum, agar masyarakat dan para pemangku kepentingan mampu beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi," pungkasnya. (OL-14)
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved