Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYANDANG disabilitas masih menjadi isu yang minim diperbincangkan oleh petinggi-petinggi dunia. Hingga saat ini, penyandang disabilitas masih sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan terutama di negara-negara berkembang.
“Sebanyak 80%-90% penyandang disabilitas di negara berkembang tidak memiliki pekerjaan, meskipun jumlahnya besar namun partisipasi negara G20 terhadap hal ini masih memprihatinkan” ujar Ketua Sarana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel Indonesia Suharto, .
Padahal, hingga saat ini, penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar dunia yang angkanya menyentuh 15% dari populasi dunia. Suharto juga menambahkan seharusnya negara-negara G20 lebih memperhatikan isu disabilitas di negaranya.
Baca juga: Pendidikan Inklusif Unpam Hasilkan Penyandang Disabilitas Sebagai Wisudawan Terbaik
Menurutnya, kurangnya teknologi adaptif menjadi alasan para pemilik usaha menolak mempekerjakan para penyandang disabilitas. Akibatnya, saat ini, sangat diperlukan kebijakan untuk memastikan penyebaran teknologi adaptif yang diberikan kepada penyandang disabilitas.
“Layanan untuk penyandang disabilitas masih memiliki gap yang luar biasa. Saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu keluarga, KTP, maupun Akta Kelahiran sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan sosial,” ungkapnya.
Menurut Suharto, saat ini, penyandang disabilitas juga masih mendapatkan upah bekerja yang lebih minim. Hal ini tentunya berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang semakin parah.
“Saran kami untuk negara G20, program pemberantasan kemiskinan harus menyertakan para difabel secara penuh” ujar Suharto dalam Side Event Working Group & Humanitarian, Rabu (27/7).
Dalam diskusi publik yang membahas tentang migrasi, ketenagakerjaan dan disabilitas itu, Suharto juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki kebijakan kuota 2% difabel di pemerintahan atau BUMN dan 1% di perusahaan swasta.
Namun, kuota ini belum terpenuhi secara sempurna akibat kurangnya pemahaman serta teknologi adaptif.
“Para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mau ikut produktif dan ingin bermanfaat, sehingga mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja, ” pungkas Suharto. (OL-1)
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Mitra Netra pun mengajak seluruh pemangku peran untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas netra.
Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, sebuah festival inklusi bertajuk Limitless Fest 2025 digelar melalui kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa.
Masuknya AI ke dalam proses kerja sering kali memicu kekhawatiran sekaligus memperlebar celah keterampilan (skill gap) di kalangan karyawan.
PARA pemuda Indonesia didorong untuk melakukan telaah kritis pada dunia yang sudah berubah.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
PEKERJAAN bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama.
Terdapat peningkatan dua kali lipat jumlah resume dan lowongan kerja yang diunggah di dark web pada Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2023, dan angka ini tetap sama pada Q1 2025.
KY sempat mengalami penguatan anggaran dan dukungan politik yang lebih stabil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved