BPJPH Kemenag: Jaminan Produk Halal Harus Jadi Kesadaran Bersama

KEPALA Pusat Registrasi Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki menyampaikan Jaminan Produk Halal harus menjadi kebutuhan bersama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. 

"Soal halal ini bukan hanya milik BPJPH tapi semua. Maka, kami melaksanakan roadshow ke kabupaten, kota, dan provinsi untuk menjadikan kesadaran halal ini menjadi milik bersama. Bukan semata Kementerian Agama," kata Mastuki dalam keterangan resmi, Rabu (6/7).

"Meskipun leading sectornya adalah BPJPH, tapi dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pihak," tambahnya.

Baca juga: Ihatec Gandeng Lembaga Riset Jepang untuk Sosialisasi Produk Halal  

Salah satu kesadaran yang harus dibangun, menurut Mastuki, Sertifikasi Halal memiliki dampak bagi perkembangan UMK. 

"Kekuatan indonesia ini ada di UMK. kalau UMK ini disentuh dan diberdayakan, akan bisa mendorong perekonomian Indonesia," ujar Mastuki. 

Hal itu juga berlaku di Lampung. Mastuki berharap, daerah yang terkenal dengan panganan keripik pisang ini dapat meningkat perekonomiannya bila UMK nya sudah bersertifikat halal. 

"Inilah tadi impact  yang saya sampaikan bahwa dampak langsung dari sertifikasi halal ini adalah berdayanya UMK," ungkap Mastuki.

Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung pada acara Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan yang juga diikuti  sekitar 100 peserta yang berasal dihadiri Satgas Halal Provinsi Lampung, perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Pendamping PPH, serta para pelaku usaha. 

Mereka menyatakan komitmennya untuk mengawal pencapaian target yang ditetapkan. Salah satunya dengan memberikan reward kepada Pendamping Proses Produk Halal (PPH). 

 "Saya akan memberi reward khusus bagi Pendamping PPH yang paling banyak mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal," ujar Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo. (OL-1)