Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
UNIVERSITAS Al-Azhar Indonesia mengukuhkan Prof Dr Suparji S.H M.H sebagai Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
Prosesi Pengukuhan dilaksanakan secara hybrid di ruang Auditorium Arifin Panigoro Lantai 3, Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), itu juga ditayangkan melalui aplikasi zoom meeting dan live youtube dengan konsep nonton bareng pada Kamis (23/6).
Acara ini menghadirkan 300 lebih undangan yang di antaranya adalah para pejabat negara, rektor dan guru besar dari beberapa universitas di antaranya Prof Dr Arif Satria SP M.Si (Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Rektor IPB University/Ketua ICMI), Prof Hikmahanto Juwana S.H LL.M Ph.D (Guru Besar Universitas Indonesia, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani), Prof Dr Arief Hidayat S.H M.S (Guru Besar Universitas Diponegoro, Hakim Konstitusi Republik Indonesia), Prof Dr H Jimly Asshiddiqie S.H (Guru Besar Universitas Indonesia, Pembina YPIA).
Juga hadir, pengurus YPI Al Azhar, para stakeholders, sivitas akademika UAI, dan keluarga besar Prof Suparji.
Dalam pidatonya, Rektor UAI Prof Dr Ir Asep Saefuddin M.Sc menyampaikan pesan kepada Prof Suparji untuk mengikuti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk.
Baca juga: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dukung Kaum Muda Kompeten di Era Digital
"Dengan pencapaian tertinggi di bidang akademik ini, semoga Prof Suparji akan selalu menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalitas, terus menghasilkan karya-karya yang memiliki nilai dan menjadi kebanggaan bagi UAI dan umat," kata Asep.
Dalam orasi ilmiahnya berjudul "Kontekstualisasi Nilai Keadilan Sosial (Social Justice) dalam Sistem Hukum Indonesia melalui pendekatan “Economic Analysis Of Law”, Prof Suparji menyampaikan bahwa social justice merupakan nilai dasar Pancasila, yang harus dikontekstualiasi oleh seluruh aparat penegak hukum dan warga bangsa.
Kontektualisasi social justice berorientasi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ekonomi dalam melakukan tindakan hukum (legal act) dapat menjadi salah satu instrument untuk mewujudkan social justice.
"Saya juga berharap dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu dan Momentum Pancasila 1 Juni lalu, bisa terwujud keadilan sosial di negeri," katanya .
"Sebab, mayoritas masalah di negara kita adalah soal ketidakadilan. Bagaimana negara hadir mewujudkan keadilan dengan cara preventif yakni mencegah masyarakat jangan sampai mencari keadilan di pengadilan. Penegak hukum jangan sampai terkoyak oleh angin politik dan angin ekonomi," kata Suparji.
Adapun ulasan orasi disampaikan oleh, Jaksa Agung Prof Dr H Sanitiar Burhanudin S.H M.M M.H dengan tema ‘Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Justice).
"Dengan telah diadakannya pengukuhan guru besar UAI, menjadikan momentum untuk terus mengisi ruang-ruang kepakaran yang masih kosong, sehingga dapat menghasilkan dan menorehkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berharga guna menunjang kehidupan lebih baik dan bersinergi," tuturnya.
"Diharapkan pula, untuk dapat terus mencetak pengajar berkualitas di UAI sehingga meningkatkan kualitasnya sebagai perguruan tinggi di Indonesia," pungkas Asep. (RO/OL-09)
STIH Adhyaksa telah menjalin kerja sama pula dengan Pemerintah Daerah Probolinggo dan dalam waktu akan menjalan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Lahat.
Infrastruktur kampus harus mendukung proses belajar yang adaptif, berbasis teknologi, dan kolaboratif sehingga mampu mencetak lulusan yang siap bersaing secara global.
Menurutnya, pendekatan link and match amat penting agar mahasiswa dan alumni UBSI dapat terserap dengan baik di pasar kerja, terutama dalam skala internasional.
Ajang ilmiah internasional bergengsi ini menjadi puncak rangkaian WSEEC ke-5 yang mengusung format hybrid untuk menjangkau peserta global secara inklusif.
Di era disrupsi ini, kecerdasan buatan, otomasi, dan teknologi digital telah mengubah peta pekerjaan. Banyak profesi bergeser atau hilang.
Kampus mencari siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter etis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tangguh dalam menghadapi perubahan.
Perguruan tinggi sebagai penjaga moral dan etika bangsa perlu bersikap tegas dalam menanggapi situasi ini demi menjaga muruah universitas sebagai rujukan nilai dan moralitas.
Besar Fikom Universitas Gunadarma, Prof. Dr. Tuti Widiastuti. menyebutkan urgensi lima keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam era industri 4.0,
Forum 2045, organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia, menyelenggarakan diskusi ’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’.
Tanpa adanya UU Etika Pemerintahatn, peneliti Siti Zuhro mengatakan Indonesia akan dinganyang habis oleh kepentingan-kepentingan sesaat.
Masyarakat Indonesia Maju (MIM) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sangkar Makmur, melakukan panen raya bersama di Desa Jeruk Tipis, Serang, Banten.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved