PEMERINTAH terus berupaya untuk menekan tingginya impor barang ke dalam negeri. Namun, di beberapa sektor strategis, kebutuhan impor barang masih terus dilakukan lantaran tidak bisa dipenuhi dengan produk domestik.
Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Triyantoro mengungkapkan bahwa hingga saat beberapa produk impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan. Khususnya peralatan laboratorium dan alat kesehatan yang memang belum banyak dan bahkan tidak diproduksi dalam negeri.
"Peralatan laboratorium pada PTN (perguruan tinggi negeri) dan alat kesehatan untuk beberapa fakultas kedokteran (FK)," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/6).
Baca juga: Timbulan Sampah Elektronik Indonesia Diprediksi Mencapai 3.200 Kiloton pada 2040
Baca juga: Estimasi Keberangkatan Haji Makin Lama, Ini Kata Kemenag
Menurutnya, impor produk tersebut untuk sementara dibiayai APBN. Hingga kini, anggarannya masih dipetakan untuk bisa meninjau lagi produk yang bisa dipenuhi dalam negeri. Sehingga, secara pertahap akan dikurangi dan digantikan dengan produk Indonesia sendiri.
"Untuk kisaran besaran anggaran, kami belum selesai melakukan pemetaan dan pemaketan kebutuhannya," terangnya.
Lebih lanjut, Triyantoro, menyebut bahwa Kemendikbud-Ristek terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Hal itu untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan industri dalam negeri.
"Kami masih mendorong agar bisa dipenuhi dengan produk dalam negeri. Karena kami koordinasi intens dengan Kemenperin untuk disambungkan dengan industri," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya saat mengetahui ada 842 produk impor yang dijual di katalog-E lokal.
Kekesalan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2022 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pasalnya, barang-barang yang diimpor tersebut sudah diproduksi dan tersedia di dalam negeri.
"Ada 842 produk di katalog-E yang sebetulnya sudah diproduksi di dalam negeri. Untuk apa itu? Coret 842 itu. Drop kalau memang produk dalam negeri sudah ada. Untuk apa impor dipasang di katalog-E?" tegas Jokowi. (H-3)
