Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur menyatakan total dana abadi bidang pendidikan akan mencapai sekitar Rp120 triliun selama periode 2010 sampai 2022.
Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan dana abadi bidang pendidikan sebesar Rp20 triliun namun belum sepenuhnya cair. Sedangkan yang sudah terealisasi sepanjang 2010 sampai 2021 sebesar Rp99,1 triliun.
“Jadi kalau dijumlahkan dengan posisi per 31 Desember 2021 ditambah apabila semua alokasi 2022 cair maka jumlah dana abadi bidang pendidikan yang dikelola LPDP Rp120 triliun," ungkapnya dalam acara Bincang Bareng DJKN bertajuk Investasi Pemerintah untuk Dana Pendidikan secara virtual, Jumat (10/6).
Meirijal merinci, total dana abadi pada 2021 sebesar Rp99,1 triliun tersebut ditujukan untuk dana abadi pendidikan Rp81,11 triliun, dana abadi penelitian Rp7,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp3 triliun.
Meirijal menjelaskan pengalokasian dana abadi bidang pendidikan merupakan komitmen yang telah dilakukan pemerintah sejak 2010 dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Harapan kita SDM Indonesia semakin berkualitas dan tentu dengan adanya SDM berkualitas semua aktivitas yang kami lakukan akan berkualitas sangat bagus dan menghasilkan kesejahteraan secara menyeluruh,” kata Meirijal.
Total dana abadi bidang pendidikan setiap tahunnya meningkat yakni dimulai dari 2010 yang hanya sebesar Rp1 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp3,6 triliun pada 2011, Rp10,6 triliun pada 2012 dan Rp15,6 triliun para 2013.
Total dana abadi ini terus bertambah menjadi Rp20,6 triliun pada 2016, Rp31 triliun pada 2017, Rp46 triliun pada 2018, Rp51 triliun pada 2019, Rp70 triliun pada 2020 dan Rp99 triliun pada 2021 serta akan mencapai Rp120 triliun pada 2022. Sementara untuk 2023, pemerintah berkomitmen akan memberikan tambahan terhadap dana abadi bidang pendidikan ini.
Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditetapkan sebagai pengelola dana. Ruang lingkup dana yang dikelola LPDP ialah dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan.
Direktur Keuangan LPDP Agus Hartono menjelaskan sejak 2013 hingga akhir tahun lalu pihaknya telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 15.631 alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di berbagai sektor dengan 62,8% di antaranya bekerja di sektor publik seperti akademisi, peneliti, ASN, pegawai profesional hingga TNI/Polri. Sedangkan sisanya sebanyak 35% bekerja di sektor privat dan 2,2% di sektor sosial. (OL-15)
Fundtastic kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi cerdas finansial dengan mendukung acara Graduation Sekolah Kanisius tahun ini.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Program ini diharapkan menjadi bagian dari solusi kolaboratif antara sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan terluar.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved