Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur menyatakan total dana abadi bidang pendidikan akan mencapai sekitar Rp120 triliun selama periode 2010 sampai 2022.
Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan dana abadi bidang pendidikan sebesar Rp20 triliun namun belum sepenuhnya cair. Sedangkan yang sudah terealisasi sepanjang 2010 sampai 2021 sebesar Rp99,1 triliun.
“Jadi kalau dijumlahkan dengan posisi per 31 Desember 2021 ditambah apabila semua alokasi 2022 cair maka jumlah dana abadi bidang pendidikan yang dikelola LPDP Rp120 triliun," ungkapnya dalam acara Bincang Bareng DJKN bertajuk Investasi Pemerintah untuk Dana Pendidikan secara virtual, Jumat (10/6).
Meirijal merinci, total dana abadi pada 2021 sebesar Rp99,1 triliun tersebut ditujukan untuk dana abadi pendidikan Rp81,11 triliun, dana abadi penelitian Rp7,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp3 triliun.
Meirijal menjelaskan pengalokasian dana abadi bidang pendidikan merupakan komitmen yang telah dilakukan pemerintah sejak 2010 dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Harapan kita SDM Indonesia semakin berkualitas dan tentu dengan adanya SDM berkualitas semua aktivitas yang kami lakukan akan berkualitas sangat bagus dan menghasilkan kesejahteraan secara menyeluruh,” kata Meirijal.
Total dana abadi bidang pendidikan setiap tahunnya meningkat yakni dimulai dari 2010 yang hanya sebesar Rp1 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp3,6 triliun pada 2011, Rp10,6 triliun pada 2012 dan Rp15,6 triliun para 2013.
Total dana abadi ini terus bertambah menjadi Rp20,6 triliun pada 2016, Rp31 triliun pada 2017, Rp46 triliun pada 2018, Rp51 triliun pada 2019, Rp70 triliun pada 2020 dan Rp99 triliun pada 2021 serta akan mencapai Rp120 triliun pada 2022. Sementara untuk 2023, pemerintah berkomitmen akan memberikan tambahan terhadap dana abadi bidang pendidikan ini.
Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditetapkan sebagai pengelola dana. Ruang lingkup dana yang dikelola LPDP ialah dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan.
Direktur Keuangan LPDP Agus Hartono menjelaskan sejak 2013 hingga akhir tahun lalu pihaknya telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 15.631 alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di berbagai sektor dengan 62,8% di antaranya bekerja di sektor publik seperti akademisi, peneliti, ASN, pegawai profesional hingga TNI/Polri. Sedangkan sisanya sebanyak 35% bekerja di sektor privat dan 2,2% di sektor sosial. (OL-15)
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Kesejahteraan siswa merupakan faktor penting yang selama ini kurang diteliti di Indonesia, padahal sangat berpengaruh pada perkembangan psikososial dan prestasi akademik.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved