Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Informasi Geospasial (BIG) berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan satu peta di Indonesia untuk menyusun data dan informasi geospasial yang dapat digunakan khalayak umum.
"Kita mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah mempunyai data center untuk informasi data spasial. Apabila setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah memiliki informasi geospasial tematik, perencanaan pembangunan bisa berlangsung dengan baik," kata Aris saat mengunjungi kantor Media Group News di Jakarta Barat, Rabu (8/6).
Aris membeberkan, saat ini permasalahan yang sering ditemukan di lapangan yakni terkait dengan banyaknya tumpang-tindih data tata ruang, sehingga mempersulit proses administrasi. Karenanya, informasi mengenai geospasial penting untuk mempermudah proses investasi dan pembangunan.
Saat ini sendiri, Aris menyebut BIG tengah mengerjakan sebanyak 158 peta tematik dari berbagai sektor dan peta geospasial Indonesia dalam skala besar. Pengerjaan itu ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun ke depan.
"Tapi ya seperti yang anda tahu, Indonesia itu besar. Kalau kita lihat, luasnya Indonesia itu, ujung baratnya ada di London lalu ujung timurnya ada di Iran. Jadi kita perlu effort yang besar," ungkap dia.
Berbagai tantangan jelas dihadapi BIG. Mulai dari pendanaan, sumber daya manusia hingga teknologi. Namun, Aris optimistis target membuat satu peta Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi berbagai pihak.
"Kami sudah memiliki program investasi dengan BUMN, dan dengan perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan dan teknologi dan industri untuk menyediakan SDM tangguh terstandar yang bisa melaksanakan program satu peta Indonesia," pungkas dia. (H-2)
Roadmap Pengembangan Jasa Industri Tahun 2025-2045, disusun untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan jasa industri.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
KLHK siap membantu para produsen yang menemui kendala dalam mencari jalan keluar bagi penyusunan peta jalan pengurangan sampah.
KLHK telah melakukan verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen implementasi dan mitra pengelolaan sampah.
DORONG penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran.
Pelaku UMKM masih sangat rentan dan tidak bisa bersaing dalam lingkup yang lebih besar karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan.
Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
PEMERINTAH pada hari ini resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024.
PEMERINTAH memastikan akan segera meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy di pekan depan.
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024.
PENERAPAN kebijakan satu peta (one map policy) dapat mengikis tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan. Dengan kebijakan satu peta, basis yang akan dipakai oleh kementerian/lembaga,
KEMENTERIAN Perindustrian terus mendorong kemampuan industri agar lebih berkembang, efisien, berkualitas, produktif, dan berdaya saing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved