Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024. Penurunan dengan presentase 30,1% itu merupakan capaian karena ada perubahan regulasi dan kebijakan sebagai acuan dasar hukum penilai tipologi serta pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PTTI).
"Luas tumpang tindih pada 2019 sebesar 77 juta hektare. Sedangkan luas tumpang tindih terbaru pada 2024 mencapai 57 juta hektare," ujarnya dalam Rakernas One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).
Menurutnya, PITTI hasil dari sinkronisasi menunjukkan penurunan tumpang tindih lahan sebesar 10,5% di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Karenanya, ke depan penurunan lahan tumpang tindih akan terus berkurang dengan Kebijakan Satu Peta.
Baca juga : BIG Luncurkan Gazeter, Akta Lahir Rupabumi Indonesia
Hingga saat ini progres kompilasi IGT telah mencapai 100%. Sedangkan integrasi data masih mencapai 98%. Kemudian masih terdapat dua IGT yang menunggu verifikasi perbaikan.
"Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan pemantauan melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik atau e-monev," imbuhnya.
Adapun, Kebijakan Satu Peta telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta 1:50.000. Sampai saat ini, sudah ada 23 kementerian/lembaga (K/L) melakukan rencana aksi.
Sebanyak 14 K/L sudah memenuhi target Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta. Sembilan K/L masih dalam proses pelaksanaan target.
Dia menambahkan bahwa melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024, informasi geospasial nanti dapat diakses oleh masyarakat. "Badan Informasi Geospasial sudah menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Akses dan Mekanisme Berbagi Data dan Informasi Geospasial, yang mengatur tentang hak akses, tidak saja di tingkat kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi juga hak akses untuk masyarakat," tandasnya. (Z-2)
ESTIMASI jumlah warga yang pulang kampung atau pemudik pada tahun ini mencapai lebih dari 190 juta warga.
Kepala Induk PJR Tol Bitung, Andy Pradana, buka suara terkait insiden masuknya bajaj ke Tol Jakarta-Tangerang yang terjadi pada Minggu (3/3).
Dalam ‘Peta Standar China 2023’, Negeri Tirai Bambu tersebut tergambarkan memiliki wilayah yang lebih luas dari yang diduga.
Peta baru Tiongkok juga menetapkan klaim atas Taiwan dan Laut China Selatan yang disengketakan.
JURNALIS Nadia Bilbassy-Charters mengonfrontasi juru bicara pemerintah AS Matthew Miller tentang peta dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa Tepi Barat.
PULUHAN kelompok bantuan memperingatkan bahwa Gaza utara sedang dihapus dari peta oleh pasukan Israel.
Diharapkan para petani dapat kembali optimal dalam melakukan penanaman dan panen yang biasanya hanya 2 kali setahun dapat meningkat menjadi tiga kali dengan hasil maksimal.
Menurut dia, Gang Rahayu bukan akses jalam umum melainkan bagian dari lahan milik Maritje dan Irawati yang selama ini ditempati tanpa izin.
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK), melakukan kunjungan ke Agro Eduwisata GSG 07 Farm, di Kembangan, Jakarta Barat. RK menyoroti pemanfaatan lahan swasta yang dapat digunakan untuk agrowisata.
WAGUB DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, masalah krisis lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 bukan hanya di Ibu Kota, melainkan juga di daerah-daerah lainnya.Bahkan dunia.
TPU Rorotan ada 3.900 meter persegi dan lahan yang hendak ditata dengan dana Rp3,3 miliar. TPU Tegal Alur untuk makam pahlawan ada lahan seluas 6.594 meter persegi dengan dana Rp2,13 miliar.
Perumda Pembangunan Sarana Jaya membantah pemberitaan mengenai kasus lahan yang terIetak di Pulogebang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved