Pemerintah Akselerasi Kebijakan Satu Peta Guna Tuntaskan PSN dan KEK

PEMERINTAH mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

"Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7).

Baca juga : Resmi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, Pemerintah Harapkan Percepatan Pembangunan Indonesia

Menurut Prabowo, kecepatan saat ini menjadi aspek dalam pemerintah yang sangat penting. Hal itu karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien yang akan menarik investasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun.

Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar US$30.000. "Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus," kata Airlangga.

Baca juga : Kebijakan Satu Peta Turunkan Tingkat Tumpang Tindih Lahan

Hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi. Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare.

Airlangga menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan tersebut. Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat. "Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024'," ucapnya.

White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Baca juga : Geoportal Satu Peta 2.0 Bakal Diluncurkan Pekan Depan

Terkait PSN, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini 233 proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan. "Dimana dari 218 project ini, 15 berupa program dan investasinya total dari 233 itu adalah Rp6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang," ucap Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa PSN tersebut terdiri dari beberapa proyek antara lain adalah bendungan irigasi senanyak 56 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan baik itu kawasan industri maupun pariwisata dan kesehatan ada 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek dan sektor migas ada 17 proyek serta beberapa proyek yang lain.

Di sisi lain, terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, Airlangga mengungkapkan bahwa ada setidaknya 22 KEK yang saat ini dibangun di Indonesia dengan investasi mencapai Rp206 triliun dan mempekerjakan 132.227 orang. (Ant/N-2)