MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemendikbud-Ristek pada tahun 2023 adalah Rp80.157.800.000.000,00 (80,157 triliun). Angka itu naik 9,68% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73.082.900.000.000,00 (73,082 triliun).
"Pagu indikatif di tahun 2023 sebesar Rp80,15 triliun. Dari Rp80,15 triliun itu yang benar-benar bisa digunakan untuk anggaran program, itu rupiah murni nonoperasional sebesar Rp49,79 triliun," ujar Nadiem dalam Raker bersama Komisi X DPR RI, Kamis (2/6) malam.
Dijelaskannya, dari Rp49,79 triliun, yang sifatnya pendanaan wajib sebesar Rp44,53 triliun. "Ini adalah program-program on going seperti PIP, KIP, tunjangan guru, sertifikasi dan seterusnya," ucap Nadiem.
Sementara, lanjutnya, ruang fiskal untuk benar-benar meluncurkan program prioritas Merdeka Belajar hanya sekitar Rp5,26 triliun. "Jadi banyak sekali persepsi bahwa anggaran Kemendikbud cukup besar tapi sebenarnya realita untuk program transformasi pendidikan yaitu Merdeka Belajar yang benar-benar bisa kita gunakan untuk program inovatif dan transformasi itu sekitar 5,26," terangnya.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan bahwa dari total kebutuhan anggaran di tahun 2023 sebenarnya mencapai Rp88,159 triliun. Sehingga terjadi defisit hingga Rp8 triliun yang terbagi dalam beberapa pos anggaran.
"Jadi pada saat ini kami mengalami defisit dibandingkan dengan pagu indikatif sekitar sedikit diatas Rp8 triliun. Ini adalah jumlah anggaran kita dibandingkan dengan target yang mau kita capai di tahun depan," kata dia.
Ada sekitar Rp91 miliar defisit dalam program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, di program Pelestarian dan Pemajuan Bahasa dan Kebudayaan defisit sekitar Rp1,154 triliun. Di program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran selisih sekitar Rp2,94 triliun dan di Program Pendidikan Tinggi selisih kekurangan sekitar Rp997 miliar.
"Di program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ada sekitar Rp1,984 triliun dan untuk program Dukungan Manajemen kami ada selisih sekitar Rp833 miliar. Jadi ini mungkin data dari pagu indikatif dan kebutuhan berdasarkan usulan dan target kami," jelas Nadiem.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung pagu indikatif Kemendikbud-Ristek. Beberapa program yang sudah dijalankan kementerian memang dirasakan dampaknya seperti KIP dan lainnya.
Namun, politisi PDIP itu menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap sekolah atau kampus swasta. Dari postur anggaran tersebut, dia menilai belum ada dukungan pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta hingga para pendidik dan tenaga kependidikan.
"Pendidikan tinggi jumlah mahasiswa swasta jauh lebih banyak dibandingkan negeri. Kita tidak mengatakan yang negeri diistimewakan, tapi jangan sampai menganaktirikan swasta. Sementara kita lihat dari anggaran ini belum ada politcal will kita," terangnya.
Anggota Komisi X lainnya, Ferdiansyah menekankan bahwa penambahan anggaran tidak sekadar menambah sasaran. Dia berharap ada dampak nyata yang dirasakan dari naiknya anggaran pendidikan. "Anggaran bukan sekadar tambah sasaran, tapi dampaknya juga harus kita ikuti," tandasnya.(H-2)
