Kamis 26 Mei 2022, 20:21 WIB

Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Alkes dan Kesejahteraan Nakes di Layanan Kesehatan Primer

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Alkes dan Kesejahteraan Nakes di Layanan Kesehatan Primer

Antara/Adeng Bustomi
Tenaga medis mengambil foto ruang operasi di RSUD Kawali, Ciamis, jawa Barat

 

GURU Besar Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menilai layanan kesehatan primer di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dokter serta alat-alat kesehatan yang terkini untuk fasilitas kesehatan di puskesmas, klinik swasta, dan tempat praktik dokter lainnya.

Layanan primer secara sistem seharusnya kuat karena semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharuskan ke layanan primer. Dengan begitu diharapkan layanan primer swasta seperti klinik, dokter praktek, dan dokter gigi praktek menjadi bagus.

"Hanya saja terjadi tidak sinkronisasi dalam visi dan misi perkuat layanan primer ini yaitu bayaran per peserta bulanan kepada layanan primer khususnya ke dokter swasta, tidak pernah disesuaikan selama 8 tahun lebih," Kata Hasbullah saat dihubungi, Kamis (26/5).

Ini merupakan suatu ketidaknormalan yang dibiarkan oleh pemerintah. Akibatnya tidak mungkin layanan akan bisa berkembang jika para dokter, klinik, dan sebagainya dibayar di bawah harga ekonomi.

Bahkan, Hasbullah mengungkapkan, ini menimbulkan banyak kasus dimana banyak orang menilai cita-cita menjadi dokter tidak lagi membanggakan karena penghasilannya jauh di bawah tenaga sarjana profesi lain.

Baca juga : Duta Damai Dunia Maya BNPT Tambah Amunisi Lawan Propaganda Terorisme

Hasbullah mengatakan ,keinginan pemerintah untuk adanya sertifikasi dokter dinilai sudah baik namun jika hanya sekedar kualitas yang sebatas formalitas dan tidak ada insentif ekonominya maka tidak akan bisa mendongkrak layanan primer.

"Jadi problem besar disitu. Sementara untuk BPJS Kesehatan sendiri tidak memiliki sense yang bagus untuk memperkuat layanan primer. Bahkan banyak asosiasi-asosiasi juga mengeluhkan meningkatnya nilai ekonomi, bahkan kewajiban terus bertambah akibatnya layanan primer di Indonesia menjadi tertekan dan kurang berkembang," jelasnya.

Untuk puskesmas yang juga melayani pembayaran kapitasi sekitar 80% peserta JKN didaftarkan juga menjadi fokus ke peserta JKN. Sementara kewajiban lain seperti sosialisasi, penyuluhan, upaya pencegahan menjadi terbengkalai.

"Di berbagai studi juga menunjukkan telah terjadi penurunan pelayanan kesehatan masyarakat," ucapnya.

Sehingga langkah tegas, cepat, dan realistis pemerintah wajib ditunggu seperti meningkatkan biaya kapitasi yang lebih baik. Kemudian memberikan subsidi seperti alat-alat kesehatan untuk puskesmas, klinik, layanan kesehatan swasta yang canggih. (OL-7)

Baca Juga

Ist

Isnuwardianto Resmi Dilantik sebagai Rektor Baru ISTN

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 04 Oktober 2023, 19:51 WIB
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Cikini Ir Budiono...
Antara

Hujan Buatan Penanganan Karhutla Dilakukan di Empat Provinsi

👤Atalya Puspa 🕔Rabu 04 Oktober 2023, 19:24 WIB
OPERASI teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan tengah dilakukan di empat...
Freepik.

Dokter dan Ahli Biokimia Sebut Tubuh Mampu Bersihkan BPA

👤Media Indonesia 🕔Rabu 04 Oktober 2023, 19:20 WIB
BPA dan zat lain yang tidak diperlukan tubuh seperti zat pewarna, perisa, pengawet, jika dalam jumlah berlebihan akan dibuang melalui...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya