Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Alkes dan Kesejahteraan Nakes di Layanan Kesehatan Primer

GURU Besar Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menilai layanan kesehatan primer di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dokter serta alat-alat kesehatan yang terkini untuk fasilitas kesehatan di puskesmas, klinik swasta, dan tempat praktik dokter lainnya.

Layanan primer secara sistem seharusnya kuat karena semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharuskan ke layanan primer. Dengan begitu diharapkan layanan primer swasta seperti klinik, dokter praktek, dan dokter gigi praktek menjadi bagus.

"Hanya saja terjadi tidak sinkronisasi dalam visi dan misi perkuat layanan primer ini yaitu bayaran per peserta bulanan kepada layanan primer khususnya ke dokter swasta, tidak pernah disesuaikan selama 8 tahun lebih," Kata Hasbullah saat dihubungi, Kamis (26/5).

Ini merupakan suatu ketidaknormalan yang dibiarkan oleh pemerintah. Akibatnya tidak mungkin layanan akan bisa berkembang jika para dokter, klinik, dan sebagainya dibayar di bawah harga ekonomi.

Bahkan, Hasbullah mengungkapkan, ini menimbulkan banyak kasus dimana banyak orang menilai cita-cita menjadi dokter tidak lagi membanggakan karena penghasilannya jauh di bawah tenaga sarjana profesi lain.

Baca juga : Duta Damai Dunia Maya BNPT Tambah Amunisi Lawan Propaganda Terorisme

Hasbullah mengatakan ,keinginan pemerintah untuk adanya sertifikasi dokter dinilai sudah baik namun jika hanya sekedar kualitas yang sebatas formalitas dan tidak ada insentif ekonominya maka tidak akan bisa mendongkrak layanan primer.

"Jadi problem besar disitu. Sementara untuk BPJS Kesehatan sendiri tidak memiliki sense yang bagus untuk memperkuat layanan primer. Bahkan banyak asosiasi-asosiasi juga mengeluhkan meningkatnya nilai ekonomi, bahkan kewajiban terus bertambah akibatnya layanan primer di Indonesia menjadi tertekan dan kurang berkembang," jelasnya.

Untuk puskesmas yang juga melayani pembayaran kapitasi sekitar 80% peserta JKN didaftarkan juga menjadi fokus ke peserta JKN. Sementara kewajiban lain seperti sosialisasi, penyuluhan, upaya pencegahan menjadi terbengkalai.

"Di berbagai studi juga menunjukkan telah terjadi penurunan pelayanan kesehatan masyarakat," ucapnya.

Sehingga langkah tegas, cepat, dan realistis pemerintah wajib ditunggu seperti meningkatkan biaya kapitasi yang lebih baik. Kemudian memberikan subsidi seperti alat-alat kesehatan untuk puskesmas, klinik, layanan kesehatan swasta yang canggih. (OL-7)