Indonesia Siap Tawarkan Solusi Resiliensi Berkelanjutan di GPDRR 2022

PRESIDEN Joko Widodo membuka secara langsung acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia siap menawarkan kepada dunia mengenai konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi menghadapi semua bentuk bencana.

"Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi Indonesia juga ingin belajar dari pengalaman internasional," kata Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5).

Baca juga: Rektor UIII: Lahirkan Pemikir dari Untidar Magelang

Baca juga: Kemendikbud-Ristek Buka Program Kampus Mengajar Angkatan IV

Jokowi menjabarkan, Indonesia memang merupakan negara rawan bencana. Sepanjang 2022 saja, telah terjadi sebanyak 1.613 bencana di Indonesia. Selain itu, berdasarkan catatan BMKG, Indonesia diguncang sedikitnya 500 kali gempa setiap bulannya.

Jokowi melanjutkan, Indonesia pun memiliki 139 gunung api aktif yang mengancam masyarakat di sekitar pegunungan. Adapun, sepanjang 2015 hingga 2021 tecatat sebanyak 121 letusan gunung berapi yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Yang paling parah ialah yang terjadi pada 1997 dan 1998, di mana karhutla menghanguskan seluas 10 juta hektare lahan yang tersebar di Indonesia.

"Dengan berbagai upaya, karhutla bisa ditekan seminim mungkin. Indonesia berhasil menurunkan karhutla dari 2,6 juta hektare menjadi 358 ribu hektare pada 2021," beber Jokowi.

Selain bencana alam, lanjut Jokowi, Indonesia juga dilanda bencana nonalam, yakni covid-19, yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.

"Pemerintah menerapkan kebijakan gas dan rem untuk menjaga keseimbangan sistem kesehatan dan ekonomi dan memberikan dampak yang baik," ungkap Jokowi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus siap siaga untuk menghadapi bencana dan menciptakan masyarakat yang tanggung akan bencana.

Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam menciptakan ketangguhan bencana sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan antara lain dengan memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif menghadapi bencana.

"Pendidikan aman serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana harus menjadi prioritas kita bersama," ungkap Jokowi.

Selain itu, kata dia, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.

"Akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus kita tangani secara serius. Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama dan dana di tingkat desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," beber dia.

Selanjutnya, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur seperti pemecah ombak, waduk dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, vetifer dan ruang terbuka harus menjadi bagian prioritas pembangunan infrastruktur.

"Kita berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Kerangka kerja Sendai, kesepakatan Paris dan SDG's merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim," beber dia.

Jokowi menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan berbagai komitmen internasional untuk menuju dunia tangguh bencana.

"Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya," pungkas Jokowi. (H-3)