RI tidak Punya Basis Data yang Kuat Soal Agama dan Kepercayaan

INDONESIA dinilai tidak memiliki data yang komprehensif terkait enam agama dan kepercayaan. Hal itu diungkapkan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Sosial, dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Ahmad Najib Burhani.

Alhasil, sulit mendapatkan informasi yang lengkap dalam menentukan sebuah kebijakan. “Kita tidak memiliki data yang komprehensif tentang enam agama di Indonesia. Apalagi dengan berbagai agama di luar enam agama, yang memiliki perwakilan di Kementerian Agama,” ujar Ahmad dalam keterangan resmi, Senin (18/4).

Sejumlah data yang dimiliki enam agama di Indonesia, lanjut dia, pun tidak mempunyai informasi yang lengkap. Kondisi itu menjadi salah satu pemicu prejudice stereotype. Lalu, ada juga stigma tentang berbagai hal di luar enam agama di Indonesia.

Baca juga: PGI: Jadikan Ramadan dan Paskah sebagai Momen Memupuk Toleransi

Apabila menyoroti agama minoritas di Indonesia, jumlahnya juga selalu berubah. Menurut Ahmad, ada dinamika dengan agama minoritas atau agama kepercayaan di Indonesia, yang jumlahnya sangat banyak.

Begitu juga dengan aspek kercayaan di Indonesia, pun jumlahnya relatif banyak. Seperti bahasa memiliki data, itu juga tidak semuanya memiliki deskripsi dan catatan yang lengkap. 

Direktorat Kepercayaan memiliki data, namun salah satu kelemahannya data tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat. Khususnya, mereka yang mau mengkaji tentang agama di Indonesia.

“Data klasifikasinya kadangkala secara akademik masih campur aduk, antara kelompok kepercayaan tertentu. Ada yang bagian dari agama dan ada pula penghayat kepercayaan. Masih bingung membaca data tersebut,” pungkas Ahmad.

Pihaknya menyoroti beberapa kelemahan terkait kepercayaan di Indonesia. Tugas BRIN untuk memperkuat data, sehingga memudahkan peneliti dalam menjalankan tugasnya. “Kita perlu melakukan pendataan lebih konprehensif dan sistematis,” imbuhnya.

Baca juga: Wapres Tekankan Moderasi beragama sebagai Kunci jaga Keutuhan Bangsa

Jumlah data yang bergabung dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) lebih dari 100. Lalu, di luar MLKI juga masih ada. “Apabila pergi ke Papua, di sana banyak bahasa dan juga kepercayaan lokal. Ada provinsi lain yang selama ini belum tersentuh penelitian etnografis,” kata dia.

Ahmad berharap proyek ini dilanjutkan Pusat Riset Agama dan Kepercayaan. Dalam hal ini, untuk mendata, mengumpulkan dan memberikan deskripsi tentang agama dan kepercayaan di Indonesia. 

Sehingga, pada 2024-2025, Indonesia sudah memiliki data komprehensif dan kuat tentang paham keagamaan. “Di samping itu, akan memudahkan proses selanjutnya saat penelitian, pengembangan dan dalam membuat insight baru,” tandas Ahmad.(OL-11)