Kamis 31 Maret 2022, 13:44 WIB

DPR: Daerah Kurang Perhatikan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

 Faustinus Nua | Humaniora
DPR: Daerah Kurang Perhatikan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi atau lebih dikedal dengan nama Dede Yusuf.

 

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai bahwa pemerintah daerah baik kabupaten/kota atau provinsi kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan. Padahal, 20% APBN untuk pendidikan sudah dialokasikan ke daerah lewat dana alokasi Khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

"Saya lihat belum. Kalau jumlah kelas mungkin bertambah, tapi kalau bicara sarpras pendidikan mungkin belum terasa oleh peserta didik. Apalagi ditengah pandemi ini, banyak anggaran dialihkan untuk covid," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/3).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa berdasarkan masukan dari para guru dan kepala sekolah, saat TIK menjadi kendala utama. Selain itu juga infrastruktur dasar lainnya terutama di daerah-daerah 3T.

Untuk itu, lanjutnya, DPR ingin agar urusan pembangunan infrastruktur dikembalikan ke pusat dalam hal ini Kemendikbud-Ristek. Sebab, daerah sendiri jarang menganggarkannya untuk kebutuhan sektor pendidikan alias tidak serius.

Baca juga: Unpad Siap Terima 40 Persen Mahasiswa Baru Lewat Jalur SBMPTN 2022

"Kita mau pembangunan dikembalikan ke Kemendikbud, sebab kadang-kadang dana DAK DAU 0% dari APBN, diaku sebagai 20% dana pendidikan daerah juga. Padahal daerah jarang yg menganggarkan asli dari dananya sendiri," kata dia.

Dijelaskannya, dari 20% APBN atau kurang lebih Rp500 triliun, yang dikelola Kemdikbud-Ristek hanya sekitar 15%.

Sisanya hampir 70% dialokasikan lewat DAK DAU pendidikan daerah (dikelola kepala daerah) dan sebagian ke K/L lain (seperti Kemenag, Pariwisata, Pertahanan, Kesehatan, dan lainnya yang menjalankan kampus internal.

"Jadi yang dikelola Kemdikbud hanya kurang lebih Rp70 triliun saja dari Rp500 triliun. Yang kita inginkan dari 20% itu (Rp500 T) yang benar-benar dikelola Kemdikbud paling sedikit 50% nya (Rp250 T). Sehingga jelas langsung peruntukannya sesuai target pembangunan pendidikan," tandasnya. (Van/OL-09)

Baca Juga

Ist

Cara Atasi Penuaan Kulit: Tujuh Hal yang Boleh dan Tak Boleh Dilakukan

👤mediandonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 22:29 WIB
Penuaan ekstrinsik adalah agresi eksternal  seperti polusi atau sinar UV dan kebiasaan gaya hidup seperti merokok atau makan...
Antara

PGI Minta Presiden Perhatikan Kasus Larangan Beribadah

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Februari 2023, 22:24 WIB
PGI mencatat setidaknya ada lima peristiwa diskriminasi dan intoleransi sejak 17 Januari 2023. Larangan itu dengan alasan rumah ibadah...
DOK/TACO

TACO Dukung Pameran Seni Rupa Art Jakarta Gardens

👤Bayu Anggoro 🕔Rabu 08 Februari 2023, 22:05 WIB
Pagelaran Art Jakarta Gardens kali ini menjadi awal bagi TACO untuk mendukung industri kreatif Indonesia pada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya