Akademisi Soroti Sejumlah Hal dalam Pembangunan IKN di Kaltim

KETUA Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) Naresworo Nugroho menyoroti rencana pembangunan hutan alam tropika buatan yang akan diusung pemerintah di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pendapat itu disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat meminta masukan para dekan fakultas kehutanan se-Indonesia tentang pembangunan IKN.

"Intervensi manajemen manusia menjadi keniscayaan untuk mewujudkan hutan alam tropika buatan tersebut. Perlu perencanaan yang matang, mulai dari baseline, rencana desain tapak lanskap dan pentahapan kegiatan," kata Naresworo saat dihubungi, Senin (28/3).

Naresworo yang juga Dekan Fakultas Kehutanan IPB University mengungkapkan, pengayaan dan penanaman yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan IKN kali ini masih terlalu konvensional dan belum menerapkan teknologi, inovasi dan intervensi mutakhir.

"Pengkondisian untuk pengembangan hutan alam tropika buatan tidak bisa instan, walaupun rentang waktunya dapat diperpendek, misalnya pengayaan ataupun penanaman tidak menggunakan bibit ukuran kecil melainkan dengan teknologi putaran ukuran tiang ataupun pohon," beber dia.

Ia menyatakan, pemilihan jenis untuk pengayaan juga dapat dikombinasikan antara jenis-jenis native Kalimantan yang umumnya slow growing, dengan jenis-jenis fast growing untuk mempercepat penutupan vegetasi.

Di sisi lain, ia menyatakan, persemaian yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan IKN terbilang cukup memadai dari segi kapasitas. Namun, lanjut Naresworo, perlu diperhatikan penanaman ke depannya.

Seperti diketahui, untuk mendukung pembangunan Green City IKN yang 70% arealnya adalah hutan, KLHK membangun persemaian Mentawir di dekat kawasan inti IKN seluas 120 hektar, dengan area persemaian dan bangunan sekitar 32,5 hektar. Persemaian ini menggunakan konsep kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, yang dapat memproduksi bibit 15-20 juta pertahun.

"Persoalan persemaian bukan pada persoalan pengadaan, melainkan lebih pada distribusi dan monitoring-evaluasi pasca penyerahan/pendistribusian bibit," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan diperlukan Kantong Koleksi tumbuhan dan satwa liar untuk atraksi dan icon Kalimantan, seperti burung kwau atau enggang gading, owa (Hylobates), ataupun orangutan.

"Spesies-spesies tersebut sekaligus menjadi bagian dari ekosistem hutan tropika," imbuh dia.

Naresworo menegaskan, setidaknya ada lima prinsip utama yang harus diterapkan dalam hutan alam tropika buatan yang akan diusung IKN.

Pertama, yakni ecological function. Yaitu menguatkan fungsi ekosistem dimana fokus utamanya pada konservasi ekosistem dengan berbagai elemen biotik (tumbuhan, satwaliar, mikro-organisme) dan abiotiknya.

Kedua, protection function, yaitu meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah (konservasi tanah), iklim mikro (utamanya suhu dan kelembaban), serta sistem hidrologi.

Ketiga, production aspects. Yaitu mengembangkan fungsi produksi barupa kayu dan bukan kayu serta dan dan jasa ekosistem.

Keempat socio-cultural aspects, yakni memaksimalkan fungsi sosial-budaya yang berkaitan dengan aspek rekreasi, amenitas dan tradisi/budaya masyarakat.

Kelima, participatory. Yaitu dengan melibatkan para pihak yang relevan, utamanya pemerintah daerah, sektor terkait, entitas privat dan masyarakat penting juga melibatkan praktisi kehutanan untuk mengetahui success story untuk direplikasi.

Program RHL

Pekan lalu, Menteri LHK melakukan diskusi bersama para dekan fakultas kehutanan se-Indonesia guna mendapat masukan dari akademisi dalam penerapan forest city di IKN Nusantara. Diskusi bertajuk Langkah-Langkah Operasional Penerapan Forest City IKN dan Workshop FoLU Net Sink 2030 dihelat di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (23/3).

"Apa yang dilaksanakan di IKN itu sekaligus menjadi contoh dan bisa jadi pararel, artinya tidak menunggu jadi baru dicontoh wilayah lain, karena memang prosesnya lama, paling tidak dalam tahun ini kita mulai, dalam 3-4 tahun begitu sudah terlihat progresnya," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti kembali menegaskan bahwa program kegiatan RHL menjadi salah satu program prioritas KLHK dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dimana IKN berada.

"Yang penting publiknya jangan mix-up, jangan tercampur-campur cara berpikir dan melihat perkembangan pembangunan IKN ini. Saya tidak akan banyak masuk ke dimensi lain, kecuali hanya bagaimana IKN ini dibangun, tapi lingkungannya malah jadi lebih baik, dan itu yang diminta oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya berharap, kelak IKN menjadi contoh bagi wilayah lain dalam desainnya yang sesuai kondisi alam, dan prosesnya yang merefleksikan rendah emisi.

"Kita akan terus melangkah tentang hal ini, karena apa yang dilaksanakan di IKN itu sekaligus menjadi contoh dan bisa jadi pararel, artinya tidak menunggu jadi baru dicontoh wilayah lain, karena memang prosesnya lama, paling tidak dalam tahun ini kita mulai, dalam 3-4 tahun begitu sudah terlihat progresnya," kata Siti.

Ia juga menegaskan bahwa program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menjadi salah satu program prioritas KLHK dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dimana IKN berada.

"Yang penting publiknya jangan mix-up, jangan tercampur-campur cara berpikir dan melihat perkembangan pembangunan IKN ini. Saya tidak akan banyak masuk ke dimensi lain, kecuali hanya bagaimana IKN ini dibangun, tapi lingkungannya malah jadi lebih baik, dan itu yang diminta oleh Bapak Presiden," pungkas Siti. (H-2)