Meski Masih Pandemi, Pemerintah Dituntut Ciptakan Kota Ramah Anak

PANDEMI covid-19 memberi dampak kepada anak-anak karena masyarakat mengalami kemiskinan. Dengan begitu kemiskinan menjadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak juga karena sulit memenuhi kebutuhannya baik kesehatan dan pendidikan.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan kondisi ini terjadi di berbagai belahan pelosok negeri dan terdapat 35% dari anak-anak Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.

"Anak-anak di masa pandemi ini juga berada dalam kekurangan. Anak yang berumur 5-17 tahun banyak yang terdampak pada fasilitas terutama sanitasi, air bersih, makanan, nutrisi, pendidikan, perlindungan anak dan lainnya," dalam webinar A Common Framework: Towards Child-Friendly Cities Amid the Covid-19 Pandemic, Climate Crisis, and Rising Structural Inequalities U20, Senin (21/3).

Baca juga: Stop Penggunaan Merkuri, Konvensi Minamata di Bali Resmi Berlangsung

Baca juga: Dewan Pers: "Publisher rights" bukan sikap anti-platform Digital

Sri Haryati menjelaskan di Kota Jakarta telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Selain itu pada masa pandemi ini DKI Jakarta juga telah memunculkan kerja sama secara besar untuk memberikan hunian layak bagi warga miskin," ujarnya.

Sri haryati mengungkapkan sedikitnya ada 2 ribu penduduk per 2019-2020 diberikan hunian yang layak yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, pencahayaan, air bersih, dan lainnya.

Di kesempatan yang sama Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heriyandi Roni menjelaskan berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN) dan Bank Dunia (World Bank) bahwa di 2050 populasi paling banyak di perkotaan sekitar 75% penduduk diperkirakan ada di perkotaan.

Tentu saja hal ini menjadi bonus demografi yang akan mewarnai total populasi penduduk perkotaan. Tentunya populasi tersebut diikuti dengan harapan sehingga harus disediakan infrastruktur termasuk kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pusat yang harus dipenuhi.

"Selain itu perlu diperhatikan juga daerah-daerah yang ditinggalkan seiiring terjadinya urbanisasi. Artinya ada beberapa kategori pemukiman di pedesaan yang relatif akan ditinggalkan oleh kelompok usia muda untuk urbanisasi. Ini merupakan yang dipikirkan untuk mengantisipasi permasalahan yang harus menjadi dieksplor menjadi sebuah kekuatan dalam berbentuk kebijakan," katanya.

Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana ketika kota menampung banyak orang dan tidak menjadi rentan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, pencemaran udara, dan air bersih.

"Isi ini menjadi sangat penting karena kita sudah menurunkan emisi karbon," pungkasnya. (H-3)