Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quonas atau Gus Yaqut, membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan VIII, Latihan Instruktur (LI) II Angkatan 3 dan Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan VI di Gedung Islamic Center Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
PKN dan Susbanpim adalah jenjang pengkaderan tertinggi (advance) di GP Ansor. Bertujuan mencetak kader berkaliber nasional dan mampu menjadi pemimpin perubahan untuk Indonesia.
Sedangkan Latihan Instruktur II merupakan pelatihan bagi calon instruktur untuk melatih kader tingkat menengah supaya terstandarisasi dengan Peraturan Organisasi (PO) Ansor.
Kegiatan ini diikuti kader terbaik dari seluruh Indonesia dan berlangsung pada 16-20 Maret 2022 di Gedung Islamic Center Kabupaten Sumedang.
Baca juga: Pemerintah Sediakan Sertifikasi Halal Gratis bagi 25 Ribu UMK
Acara pembukaan dihadiri oleh Bupati Sumedang, H. Doni Ahmad Munir beserta jajaran Forkompimda lainnya seperti Wakil Ketua DPRD, H. Ilmawan Muhammad, Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo dan Dandim Sumedang, Letkol Zaenal Mustofa.
Selain itu hadir pula jajaran PCNU dan tokoh masayarakat Sumedang seperti KH. Muhamad Kholil, Rois Syuriah PCNU Sumedang, Kyai I'dad Isti'dad, Ketua PCNU Sumedang, KH. Subki Makmun, sesepuh NU, H. Umuh Muhtar, tokoh Banser Sumedang-Persib.
Dalam sambutan pengangarahnya, Gus Yaqut menyampaikan kepada seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir tanpa ada yang meninggalkan materi.
Dalam pembukaan pelatihan ini, dia juga berpesan agar Kader Ansor-Banser tidak boleh besar kepala. "Ansor Banser tidak pernah butuh kader, jangan pernah besar kepala Sahabat sekalian. Kita yang butuh Ansor, kita yang butuh Banser", tegasnya.
Selain itu, Gus Yaqut juga mengingatkan kepada para peserta pelatihan tentang pentingnya simpul komunikasi dan garis komando agar jangan sampai ada kesilapan dan ketidakjelasan.
Karena apa yang dikerjakan pasukan adalah implementasi kebijakan pimpinan. Dari atas sampai ke bawah harus satu suara.
"Saya tidak ingin mendengar ada intruksi dari atas, dari pusat, nanti sampai di ranting menjadi berbeda. Ngga boleh hal itu terjadi," pungkas Gus Yaqut yang juga menjabat Menteri Agama.
Pelatihan ini bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Salah satu bentuknya adalah pada sesi Rihlah (Kunjungan).
Di mana peserta pelatihan wajib berkunjung ke objek dengan tema tertentu seperti layanan publik, wisata, ekonomi dan lain-lainbuntuk sepanjutnya membuat liputan yang akan diunggah di akun medsos masing-masing.
Pemkab Sumedang mendukung penuh acara tersebut. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Sumedang, H. Doni Ahmad Munir saat Pembukaan pelatihan advance kader Ansor Banser. (RO/OL-09)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved