Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 membawa dampak kepada anak-anak karena bertambahnya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dengan begitu kemiskinan menjadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak juga karena sulit terpenuhi kebutuhan mereka baik di bidang kesehatan dan pendidikan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan kondisi ini terjadi di berbagai belahan pelosok negeri dan terdapat 35% dari anak-anak Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. "Anak-anak di masa pandemi ini juga berada dalam kekurangan. Anak yang berumur 5-17 tahun banyak yang terdampak pada fasilitas terutama sanitasi, air bersih, makanan, nutrisi, pendidikan, perlindungan anak dan lainnya," dalam webinar A Common Framework: Towards Child-Friendly Cities Amid the Covid-19 Pandemic, Climate Crisis, and Rising Structural Inequalities U20, Senin (21/3).
Sri Haryati menjelaskan di Kota Jakarta telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Selain itu pada masa pandemi ini DKI Jakarta juga telah memunculkan kerja sama secara masif untuk memberikan hunian layak bagi warga miskin," ujarnya.
Dikatakan, sedikitnya ada 2 ribu penduduk per 2019-2020 diberikan hunian yang layak yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, pencahayaan, air bersih, dan lainnya.
Di kesempatan yang sama Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heriyandi Roni menjelaskan berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN) dan Bank Dunia (World Bank) bahwa di 2050 populasi paling atau sekitar 75% penduduk diperkirakan berada di perkotaan.
Tentu saja hal ini menjadi bonus demografi yang akan mewarnai total populasi penduduk perkotaan. Untuk meningkatkan kualitas hidup harus disediakan infrastruktur termasuk kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pusat yang harus dipenuhi.
"Selain itu perlu diperhatikan juga daerah-daerah yang ditinggalkan seiiring terjadinya urbanisasi. Artinya ada beberapa kategori pemukiman di pedesaan yang relatif akan ditinggalkan oleh kelompok usia muda untuk urbanisasi. Ini merupakan yang dipikirkan untuk mengantisipasi permasalahan yang harus menjadi dieksplor menjadi sebuah kekuatan dalam berbentuk kebijakan," katanya.
Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana ketika kota menampung banyak orang dan tidak menjadi rentan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, pencemaran udara, dan air bersih. "Isu ini menjadi sangat penting karena kita sudah menurunkan emisi karbon," pungkasnya.(H-1)
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Kasus bunuh diri anak SD di NTT diduga dipicu kondisi learned helplessness. Psikolog menyoroti faktor kemiskinan, kekecewaan berulang, hingga tekanan sosial yang dialami korban.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
Moody’s menahan rating Indonesia di Baa2. Pemerintah klaim ekonomi dan fiskal tetap kuat, defisit terjaga, Danantara dan MBG jadi tumpuan investasi.
Universitas Satya Negara Indonesia secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Yusriani Sapta Dewi, M.Si. sebagai Guru Besar Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USNI.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Potensi bonus demografi 2045 terancam gagal total jika usia produktifnya lumpuh akibat utang dan mentalitas instan.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Jika bonus demografi ini bisa dikapitalisasi dengan benar, negara akan bisa melakukan saving dan reinvestasi setiap tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved