Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Meski Pandemi Masih Terjadi, Pemerintah Dituntut Ciptakan Kota Ramah Anak

M. Iqbal Al Machmudi
21/3/2022 14:10
Meski Pandemi Masih Terjadi, Pemerintah Dituntut Ciptakan Kota Ramah Anak
KEMISKINAN PERKOTAAN: Warga beraktivitas di kawasan pemukiman padat di Kota Bandung. Pndemi covid-19 picu pertambahan kemiskinan.(ANTARA/ NOVRIAN ARBI)

PANDEMI covid-19 membawa dampak kepada anak-anak karena bertambahnya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dengan begitu kemiskinan menjadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak juga karena sulit terpenuhi kebutuhan mereka  baik di bidang kesehatan dan pendidikan.

Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan kondisi ini terjadi di berbagai belahan pelosok negeri dan terdapat 35% dari anak-anak Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. "Anak-anak di masa pandemi ini juga berada dalam kekurangan. Anak yang berumur 5-17 tahun banyak yang terdampak pada fasilitas terutama sanitasi, air bersih, makanan, nutrisi, pendidikan, perlindungan anak dan lainnya," dalam webinar A Common Framework: Towards Child-Friendly Cities Amid the Covid-19 Pandemic, Climate Crisis, and Rising Structural Inequalities U20, Senin (21/3).

Sri Haryati menjelaskan di Kota Jakarta telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Selain itu pada masa pandemi ini DKI Jakarta juga telah memunculkan kerja sama secara masif untuk memberikan hunian layak bagi warga miskin," ujarnya.

Dikatakan, sedikitnya ada 2 ribu penduduk per 2019-2020 diberikan hunian yang layak yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, pencahayaan, air bersih, dan lainnya.

Di kesempatan yang sama Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heriyandi Roni menjelaskan berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation/UN) dan Bank Dunia (World Bank) bahwa di 2050 populasi paling atau sekitar 75% penduduk diperkirakan berada di perkotaan.

Tentu saja hal ini menjadi bonus demografi yang akan mewarnai total populasi penduduk perkotaan. Untuk meningkatkan kualitas hidup harus disediakan infrastruktur termasuk kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pusat yang harus dipenuhi.

"Selain itu perlu diperhatikan juga daerah-daerah yang ditinggalkan seiiring terjadinya urbanisasi. Artinya ada beberapa kategori pemukiman di pedesaan yang relatif akan ditinggalkan oleh kelompok usia muda untuk urbanisasi. Ini merupakan yang dipikirkan untuk mengantisipasi permasalahan yang harus menjadi dieksplor menjadi sebuah kekuatan dalam berbentuk kebijakan," katanya.

Sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana ketika kota menampung banyak orang dan tidak menjadi rentan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, pencemaran udara, dan air bersih. "Isu ini menjadi sangat penting karena kita sudah menurunkan emisi karbon," pungkasnya.(H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya