Transformasi Jadi PTN-BH, UT Jawab Tantangan 1 Juta Mahasiswa

REKTOR Universitas Terbuka, Ojat Darojat mengatakan transformasi menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menjadikan UT lebih otonom khususnya di bidang Akademik, Keuangan, SDM dan Pengelolaan Aset.

Ojat juga mengatakan, 1 juta mahasiswa yang menjadi target UT bisa segera tercapai, salah satunya dengan transformasi menjadi PTN-BH.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, UT pun gencar berbenah dan melakukan berbagai upaya. Salah satu ikhtiar yang kita lakukan adalah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH),” jelasnya dalam FGD Transformasi UT menjadi PTN-BH, di gedung UTCC, Tangerang, Jumat (11/3).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan UT sebagai subjek PT yang selama in hanya diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pada saatnya nanti menjadi PTN-BH.

Baca juga: Menjelang Bonus Demografi, Presiden: Indonesia Hanya Punya Waktu 2 Tahun

Baca juga: Dorong Daya Saing, BRIN Hadirkan Pusat Kolaborasi Riset

"UT sebagai subjek hukum PTN-BH akan memiliki keleluasaan dalam tata kelola organisasi, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, namun juga akan memiliki otonomi dalam bidang akademik. Penyediaan sumber daya manusia pun akan menjadi lebih mandiri,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir, Staf Khusus Wakil Presiden RI, Mohamad Nasir. Prof Nasir menyebutkan ada lima syarat menjadi PTN-BH. Pertama, menyelenggarakan Tridharma PT yang bermutu. Kedua, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Ketiga, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, dan keempat yakni bisa memenuhi tanggung jawab sosial.

“Tidak hanya orang kaya saja yang kuliah, orang yang tidak mampu harus bisa kuliah di UT, terjangkau yang tidak terjangkau, itu yang paling penting,” ujar Mantan Menteri Riset dan Teknologi Periode 2014-2019 tersebut.

Kelima yakni, berperan dalam pembangunan perekonomian. Ia pun menjelaskan, penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu salah satunya dinilai dari paling sedikit 60% Prodi dengan akreditasi unggul. Selain itu partisipasi dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Prinsip tata kelola yang baik, perlu transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan,” jelasnya.

Prof Nasir mengatakan, dalam hal tanggung jawab sosial saat ini pihaknya mendorong UT untuk bisa menjaring seluruh lapisan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk kuliah.

“Tenaga kerja yang sudah berkerja di perusahaan mereka tidak ada waktu dan kesempatan untuk kuliah, kalau memang sudah siap saya akan sambungkan dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam hal ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) telah menyetujui UT menjadi PTN-BH melalui surat nomor 0835/E.E3/KB.00/2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Perubahan menjadi PTN-BH akan menjadikan UT semakin otonom khususnya di bidang Akademik, Keuangan, SDM dan Pengelolaan Aset.

Untuk itu, harus diakukan upaya-upaya strategis agar langkah UT menjadi PTN-BH semakin mantap dan seluruh pegawai UT, baik yang ada di Pusat maupun di daerah memikili visi yang sama.

UT terus berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjaring dan menjangkau masvarakat di seluruh pelosok neger hingga mancanegara untuk mengenyam pendidikan tinggi Berbagai kendala yang dihadapi dianggap sebagai tantangan untuk dapat ditaklukkan.

Seperti halnya saat pandemi ini, membawa berkah bagi UT untuk dapat terus berkiprah menjadi yang terdepan melayani masyarakat melalui pembelajaran terbuka dan jarak jauh, dan online.

UT juga turut siap berbagi dan membantu perguruan tinggi lain melalui platform Learning Management System (LMS). Untuk info lebih lengkap bisa kunjungi www.ut.ac.id. (H-3)