Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Ada Sesar Baru di Sumbar, Ini Rekomendasi BMKG untuk Pemerintah Daerah

Ferdian Ananda Majni
06/3/2022 15:34
Ada Sesar Baru di Sumbar, Ini Rekomendasi BMKG untuk Pemerintah Daerah
Ilustrasi dampak gempa bumi Pasaman Barat(ANTARA FOTO/Altas Maulana)

TEMUAN segmen sesar baru di Sumatra Barat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui webinar mendapat dukungan dari sejumlah pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penemuan itu didapat usai terjadinya gempa bumi Pasaman Barat.

Berdasarkan sebaran titik-titik gempa susulan, pola morfologi serta sebaran kluster titik-titik longsoran pada lereng yang terpotong patahan serta sebaran kluster tingkat kerusakan bangunan yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Seismologi Teknik dan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG. Bisa dikatakan bahwa itu merupakan patahan baru.

"Namun memang perlu dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam, terutama terkait dengan keberadaan dan sebaran "surface rupture" atau robekan permukaan tanah dan batuan sebagai indikasi adanya zona yg terpotong oleh patahan," kata Prof. Sri Widiyantoro dari Institut Teknologi Bandung.

Sementara itu, terkait penemuan sesar baru tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mewanti-wanti pemerintah daerah setempat untuk mewaspadai kompleksitas sistem sesar aktif di Sumatera Barat. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana.

“Penemuan sesar baru ini perlu ditindak lanjuti dengan penentuan batas zona bahaya yang tidak boleh dibangun pemukiman masyarakat ataupun bangunan vital/strategis tanpa menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa, demi alasan keamanan, agar kalaupun terjadi bencana akan meminimalkan baik dari sisi kerugian materi maupun korban jiwa,” ujar Dwikorita dalam keterangannya, Minggu (6/3).

Baca juga:  Mitigasi Potensi Gempa Yogyakarta, BMKG Sisir Sesar Opak

Setelahnya, perlu penegakan hukum terkait implementasi RTRW tersebut. Bentuknya, dapat berupa tidak lagi menerbitkan izin di lokasi-lokasi yang jelas-jelas memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Harus ada peta bencana dan zonasi yang jelas.

Dwikorita menerangkan, hasil kajian yang dilakukan BMKG berdasarkan peta sesar aktif di Sumatra Barat di bagian utara, sebelumnya hanya terdapat patahan di Angkola dan Sianok. Akan tetapi, setelah dikaji mendalam usai gempa Pasaman Barat, kini ditemukan segmen sesar baru yang diberi nama Sesar Talamau.

Sesar baru tersebut, diklasifikasikan sebagai sesar geser menganan (dextral strike-slip fault) yang menjadi ciri khas mekanisme sumber gempa Sesar Besar Sumatra. Sesar tersebut berpotensi menimbulkan dampak gempa hingga skala intensitas VII-VIII MMI.

Pada skala intensitas tersebut, maka gempa yang terjadi dapat merobohkan struktur bangunan atau rumah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, sehingga apabila tidak diantisipasi dapat berakibat fatal bagi warga.

Dwikorita menegaskan, dengan semakin bertambahnya segmen patahan aktif yang ditemukan di wilayah Sumatra Barat ini, maka sumber-sumber gempa yang perlu diwaspadai dan dimitigasi tidak hanya di Zona Megathtust dan Patahan Mentawai yang berada di laut saja.

“Teridentifikasinya sesar baru menjadi penanda pola patahan tektonik baru, karenanya perlu diwaspadai dan dimitigasi secara komprehensif karena selama ini zona tersebut dianggap relatif aman,” pungkasnya.

Dwikorita menuturkan, relokasi masyarakat dapat menjadi opsi dalam mitigasi. Namun, lanjut dia, apabila hal tersebut sulit dilakukan maka masyarakat perlu terus diedukasi agar dapat lebih memahami konsekuensi jika mereka terus bertahan di lokasi rawan bencana tinggi.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya