Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan komitmennya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggulan dan siap bersaing yang mampu bekerja di dunia kerja internasional.
Hal itu ditunjukkan saat Wagub Vasko menyambut langsung kedatangan Menteri P2MI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Abdul Kadir Karding, Senin (2/6) sore.
Kunjungan ini tak hanya sebatas simbolis. Menteri P2MI bersama Wagub Vasko langsung meninjau Balai Diklat Industri dan Teaching Factory di Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP), sebagai langkah evaluasi kesiapan infrastruktur pelatihan tenaga kerja untuk pasar internasional.
Wagub Vasko menegaskan, Pemprov Sumbar merancang program pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dan berbasis kompetensi internasional. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga luar negeri. Termasuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian P2MI dalam membuka peluang kerja di luar negeri bagi putra-putri terbaik Sumbar,” ujar Vasko.
Kepada para mahasiswa dan calon tenaga kerja migran asal Sumbar, Vasko juga berpesan. “Ambillah ilmu dan pengalaman di luar negeri. Tapi jangan lupakan kampung halaman. Kembalilah dan bangun daerah asalmu,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan jadi awal kolaborasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pekerja migran yang terampil, terlindungi, dan mampu bersaing secara global
Sumbar sendiri merupakan salah satu provinsi yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dan kini terus berbenah agar para pekerja migran asal sumbar tak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas.
Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa Sumbar sangat cocok untuk mengirim pekerja dengan spesifikasi keahlian tertentu (skill). "Karakternya dan sebagainya, jadi kita perkuat nanti lokasinya," ujar Abdul Kadir Karding. (E-2)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved