Persiapkan Generasi Milenial Mampu Wujudkan Indonesia Emas pada 2045

MENUJU Indonesia emas pada 2045 menjadi tanggung jawab semua pihak. Terlebih ada bonus demografi yaitu anak muda saat ini menjadi tulang punggung yang akan membawa Indonesia mencapai tujuan sebagai negara yang maju di 2045.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mengatakan tentang tantangan milenial mengenai ketenagakerjaan. "Bagaimana kita bisa menempatkan ini semua sebuah konteks, sehingga menuju 2045 betul betul kita siap dan tenaga kerja kemudian seluruh sumber daya dan anak bangsa dapat memiliki pijakan dan kemampuan optimalisasi sumber daya," ujarnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12, melalui virtual, Rabu (16/2).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kondisi pandemi covid-19 menjadi krisis yang perlu dihadapi bersama karena berakibat langsung dengan kesejahteraan hingga ekonomi. "Covid-19 sudah mengubah lansekap dari seluruh kehidupan manusia, termasuk makin meningkatkannya angka pengangguran di usia produktif," jelasnya.

Menurut data yang ia sampaikan, tingkat pengangguran terbuka penduduk usia 15-25 tahun pada 2020-2021 mencapai 18,03%. "Angka tersebut mengalami kenaikan dan saat ini perlu dipersiapkan bagaimana kita ke depan," imbuhnya.

Selain itu, menyambut bonus demografi pada 2030, banyak sekali tantangan yang perlu diperhatikan. Rerie menjelaskan saat ini lompatan teknologi yang mengubah seluruh tatanan dan cara bekerja manusia perlu menjadi perhatian khusus bersama. "Ini tentu tugas semua pihak. Negara sendiri tetap harus menjamin lapangan pekerjaan untuk menjamin salah satu hal utama menunjang kehidupan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan pandemi covid-19 mengakselerasi shifting tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal serta meningkatkan pengangguran. Menurutnya, perlindungan tenaga kerja informal lebih sulit dibandingkan melindungi tenaga kerja sektor formal. 

Tren data tenaga kerja yang aktif BPJamsostek, pada 2019 terdapat 34,17 juta pada 2021 turun menjadi 30,66 juta. "Pekerja sektor informal yang keluar dari sektor formal, itu belum masuk lagi di BPJamsostek," jelasnya.

Lebih lanjut, tantangan tenaga kerja sektor informal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan karena tidak memiliki hubungan industrial dan belum sadar bahwa mereka rentan terhadap risiko kerja, terutama jika terjadi guncangan ekonomi. "Saran kami yaitu mengedukasi mereka agar sadar bahwa membutuhkan perlindungan jaminan sosial," tuturnya.

Di sisi lain, CEO for Navanti Indonesia Indra Pramana menyampaikan pertumbuhan start-up di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. Menurut catatan start-up ranking, jumlah saat ini mencapai 2.219.

Ia menuturkan, perlu ada persiapan memasuki era start-up di Indonesia. Pertama, bekali diri dengan soft skill. "Butuh banyak program yang khusus untuk mengerti perbedaan bekerja di jalur perusahaan konvensional dan perusahaan start-up," tuturnya.

Membekali diri dengan soft skill yang spesifik berdasarkan tujuan pekerjaan yang diambil akan memberi nilai lebih dalam proses pencarian kerja. Salah satunya mengambil kursus dan proses magang.

Baca juga: Bangun Kemandirian Masyarakat Hadapi Kenormalan Baru

Kedua, perluas jangkauan sosialisasi untuk menunjang pemerataan pemahaman tentang start-up teknologi dan digital hingga ke daerah di seluruh Indonesia. "Dukung perkembangan hacker atau tech expert Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan di periode bonus demografi ini," pungkasnya. (OL-14)