KLB Demam Berdarah Dengue Landa Provinsi NTT

KASUS demam berdarah dengue (DBD) nasional meningkat tajam bahkan beberapa daerah sudah menyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatat lebih dari 1.000 kasus dan 8 orang meninggal karena dengue.

Selain NTT juga ada Jawa Timur dan Jawa Barat lebih dari 1.700 kasus. Sebanyak 25 orang sudah meninggal dari Jawa Timur, dan Jawa Barat sudah meninggal sebanyak 19 orang.

Adapun kota/kabupaten dengan kasus dengue tertinggi sampai dengan pekan ke 5 2022 yakni Kota Bandung dengan 486 kasus, Kota Tasikmalaya 296 kasus, Bandung Barat 278 kasus, dan Cirebon 247 kasus.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kematian akibat dengue selama 5 pekan di 2022 sudah mencapai 59 kasus. Adapun jumlah kasus bulan Januari dan awal pekan Februari 2022 mencapai 5.041 kasus.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Ketersediaan Obat Covid-19 di 34 Provinsi Terpenuhi

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Didik Budijanto mengatakan terdapat berbagai faktor melonjaknya angka kasus dengue tahun ini salah satunya fokus teralihkan ke penanganan pandemi covid-19.

"Faktor banyaknya kematian antara lain kewaspadaan masyarakat yang berkurang selama pandemi dan khawatir datang ke fasilitas layanan kesehatan kemudian petugas terfokus kepada penanganan pandemi covid-19 dan percobaan vaksinasi," ujar Didik.

Selain itu masih kurangnya pemberian intensif kepada masyarakat atau petugas jumantik. Didik mengatakan hal itu dikarenakan pendanaan dialirkan kepada penanganan covid-19.

"Kurangnya intensif masyarakat dalam pengendalian vektor Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 plus seperti Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)," katanya.

Masalah pendanaan juga terjadi di penyelidikan epidemiologi (PE) sehingga masih kurangnya pencegahan dini serta sosialisasi ke masyarakat. Maksimalisasi penanggulangan seperti fogging, larvasidasi, PSN dan lainnya masih kurang. Sehingga perlunya sosialisasi dan dukungan media sosial untuk mengingatkan kepada masyarakat.

"Permasalahan pendanaan karena sistem pendanaan yang pada akhir tahun belum bisa diakses secara optimal karena faktor birokrasi," pungkasnya. (Iam/OL-09)