Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo terus mengakselerasi pendidikan digital agar terus memberikan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang merata. Akselerasi digitalisasi pendidikan justru sangat diraskan manfaatkan oleh daerah pelosok hingga desa-desa terpencil.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengucurkan anggaran Rp3,7 triliunan selama 2021 demi terselenggaranya program tersebut. Bantuan berupa pemberian laptop dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada 12.674 sekolah melalui APBN.
Selain itu, ada 16.713 sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Bantuan tersebut sudah menyasar ke 34 provinsi dan didistribusikan hingga ke pelosok-pelosok daerah seperti Kabupaten Takalar di Sulsel, Kab Banggai di Sulteng, Kab Rote Nado di NTT, Kab Halmahera Timur di Maluku Utara, Kab Lombok Timur di NTB dan masih banyak lagi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang menjadi mitra pemerintah di bidang pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pendidikan. Menurut Hetifah, akselerasi digital yang digagas oleh Jokowi ini akan mampu memangkas hambatan-hambatan akses pendidikan ke daerah yang sulit terjangkau.
“Kami pikir kita harus mendukung karena itu kebijakan yang bagus. Dengan begitu dapat membuka akses untuk menjangkau hingga ke daerah,” ujar Hetifah.
Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Solehudin. Menurutnya, program digitalisasi ini adalah upaya Jokowi agar akses pendidikan bisa dirasakan di tiap-tiap daerah. “(Digitalisasi) salah satu jawaban presiden kita. Presiden hanya ingin akses pendidikan terakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Solehudin.
Solehudin menambahkan, digitalisasi pendidikan ini adalah program Jokowi demi terwujudnya pemerataan dan kesetaraan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuannya, agar kualitas siswa, mahasiswa termasuk guru dan dosen meningkat yang dapat memperkuat daya saing Indonesia.
"Digitalisasi pendidikan adalah jawaban untuk wujudkan kesetaraan pendidikan,” pungkasnya. (OL-8)
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved