Perbesar Porsi Pembiayaan Deteksi Dini Penyakit

PANDEMI covid-19 menjadi momentum tepat untuk bebenah, termasuk mengkaji ulang kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk mengedepankan aspek pencegahan. Hal itu ditegaskan oleh Guru besar Universitas Indonesia dan Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam.

Pernyataan Ari merespons rencana transformasi enam pilar sistem kesehatan yang digaungkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Enam pilar itu terdiri dari layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

"Pemerintah mestinya fokus untuk memperbesar skema pembiayaan skrining sebagai pencegahan penyakit seperti yang dilakukan Jepang dan Thailand untuk deteksi kanker. Saat ini, skrining penyakit di Indonesia masih by project, harusnya masif," kata Prof Ari kepada Media Indonesia. 

Baca juga: Pada Rapat Penutupan G20, RI Siap Atasi Masalah Lingkungan Secara Seimbang

Saat ini skrining untuk penyakit kanker yang ditanggung pemerintah Indonesia baru skrining kanker leher rahim (serviks) melalui pemeriksaan IVA dan Pap Smear; serta kanker payudara melalui metode Clinical Breast Examination (CBE). 

Sedangkan skrining usus besar misalnya, belum dijamin, sementara kasusnya meningkat. "Harusnya pencegahan ini diperbesar porsinya daripada menanggung biaya pengobatan yang jauh lebih besar," kata Ari.

Di masa pandemi, Ari mengingatkan, skrining juga mesti disiapkan untuk kasus long covid-19 yang memiliki beragam gejala. Karena covid-19 masuk bencana nonalam, jadi pembiayaannya haruslah ditanggung pemerintah. "Sebab, pembiayaan kesehatan yang berhubungan dengan pandemi itu harusnya gratis," cetusnya.

Selain menyoroti soal pembenahan pembiayaan kesehatan, Ari juga mengingatkan pentingnya pembenahan layanan primer seperti puskesmas sebagai pilar pertama sistem kesehatan.

Menkes, tegas Ari, harus mengembalikan fungsinya puskesmas sebagai pusat kesehatan anak, keluarga, dan lingkungan, dimana dokter benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. "Kalau sekarang ini kesannya puskesmas jadi rumah sakit kecil. Itu setelah otonomi daerah," tukasnya. 

Hal tak kalah penting lainnya, tambah Ari, adalah transformasi SDM kesehatan sebagai pilar kelima sistem kesehatan. Menurutnya, minimnya tenaga dokter di puskesmas bisa diatasi dengan memberdayakan dokter internship (magang) yang jumlahnya mencapai 12.000 orang per tahun. Untuk menambah jumlah dokter spesialis, Kemenkes bisa kerja sama dengan Kemendikbud-Ristek. Ketika mereka bekerja di RS sebagai PPDS, pemerintah harus memfasilitasinya. 

Sesuai UU 20/2013, PPDS harusnya diberikan insentif karena mereka tenaga kesehatan statusnya, bukan peserta didik. Tapi kenyataannya terbalik, dokter PPDS malah diminta membayar. 

Soal lain yang disoroti Prof Ari adalah transformasi teknologi kesehatan yang makin diperlukan. Ia menyontohkan, platform telemedicine atau aplikasi PeduliLindungi misalnya, sudah baik, cuma saja belum sepenuhnya bisa diandalkan. "PeduliLindungi awal munculnya kan masih jeblok, error karena banyak yang download aplikasinya tapi sistem tidak siap," kata dia.

Contoh lain, data kamar rumah sakit untuk pasien covid-19 yang kemarin sangat dibutuhkan masyarakat ternyata datanya tidak real time. 
Prof Ari mengingatkan, sebagus apapun rencana transformasi sistem kesehatan, itu tidak akan berhasil jika ego sektoral antar instansi masih kuat. "Semangat perubahan itu harus dimiliki oleh semua pihak. Tidak bisa Menkes sendiri," tegasnya. (H-3)