Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN RI Joko Widodo meminta pengawasan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Jakarta, hari ini.
"Presiden mengarahkan agar sekolah tatap muka dilakukan surveillance yang ketat agar ketika ada indikasi kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas, di Jakarta.
Budi mengatakan pihaknya memang sudah mengidentifikasi dari pekan ke pekan apabila ada kenaikan jumlah kasus di sejumlah kabupaten dan kota.
Dia menyampaikan pekan lalu berdasarkan observasi Kementerian kesehatan, terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus, di mana beberapa di antaranya juga ada yang sudah tiga minggu berturut-turut mengalami kenaikan kasus.
Baca juga: Menkes Sebut Lonjakan Covid-19 Berasal dari Sekolah dan Takziyah
"Sehingga kita melakukan pendalaman. Dan sebagian besar kenaikan disebabkan adanya kenaikan kasus positif di sekolah. Oleh karena itu saya dan pak Nadiem (Mendikbud Ristek, red) akan melakukan konsolidasi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan program sekolah tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan lebih proaktif," tutur dia.
Adapun dalam rapat terbatas tersebut, Budi mengatakan bahwa Presiden bersyukur kasus aktif COVID-19 sudah menurun. Namun, Presiden meminta semua pihak tetap waspada terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, agar tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya.(Ant/OL-4)
Anies mengatakan belum bisa memastikan kegiatan tatap muka sekolah kapan bisa dilaksanakan karena harus melihat dulu perkembangan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengkajian mendalam soal pembukaan sekolah.
Banyak orangtua yang menolak sekolah tatap muka kembali diadakan, karena khawatir sekolah akan menjadi klaster penyebaran covid-19.
SEBANYAK 171.998 peserta didik di Jakarta tidak memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Gelaran pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan di penghujung tahun ini atau tahun 2021 karena masih situasi covid-19.
PENYESUAIAN kurikulum harus dilakukan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) campur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved