Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMPERINGATI Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November, Kemensos bekerja sama dengan TNI angkatan Laut menggelar upacara dan tabur bunga di geladak buritan Kapal Republik Indonesia (KRI) Semarang-594 diatas perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Kemensos yang diwakili oleh Staf Khsusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Kemensos, Faozan Amar mengatakan saat ini salah satu yang sedang diperangi adalah kebodohan dan kemiskinan.
"Saya kira musuh terbesar kita saat ini kebodohan dan kemiskinan, ini tentu tugas kita bersama melalui program yang sifatnya solusi," ujarnya usai upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional 2021, Rabu (10/11).
Baca juga: Kominfo: Indeks Literasi Digital Indonesia di Level Sedang
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan tidak hanya untuk sekolah, bahkan yang masih dalam kandungan juga turut mendapatkan bantuan.
"Sehingga ketika bayinya lahir dalam keadaan sehat, tidak lemah secara fisik dan mental, ibunya ketika menyusui anaknya ada program komponen untuk bayi yg dilahirkan, termasuk yang sekolah," ujarnya.
Tujuan program ini agar bisa dirasakan manfaatnya. Selain itu, Terkait program pemberdayaan, fokus kemensos juga pada pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa mengentaskan diri dari kemiskinan.
"Sehingga mereka bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, jadi warga negara mandiri dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahterannya," pungkasnya. (OL-4)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved