Pertanian, sebagai sumber pangan utama, memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global. Tapi di saat bersamaan, pertanian juga sangat rentan terdampak krisis iklim. Untuk itu, diperlukan adanya transformasi sistem pangan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan untuk memitigasi risiko krisis iklim dan memastikan terjaganya ketahanan pangan nasional.
“Pertanian memang berkontribusi pada krisis iklim, terutama karena penggunaan lahan atau pencemaran akibat penggunaan pupuk berlebihan. Sebaliknya, pertanian juga sangat terdampak dari krisis iklim, karena meningkatnya cuaca ekstrim, kemarau berkepanjangan, dan degradasi lahan juga mempengaruhi produksi,” ujar Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, Kamis (4/11).
Ia menambahkan, perlu ada transformasi sistem pangan untuk memastikan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis iklim. Untuk menjadikan sistem pertanian Indonesia yang lebih berkelanjutan, memastikan kebijakan pangan yang terbuka merupakan salah satunya caranya.
Pertanian menyumbang delapan persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia, belum termasuk emisi dari penggunaan lahan dan alih guna lahan. Penggunaan lahan, alih guna lahan serta kebakaran hutan dan gambut sendiri sudah menyumbang 48 persen (World Resources Institute, 2017).
“Tanpa adanya rencana yang jelas untuk mentransformasikan sistem pangan dengan strategi mitigasi dan adaptasi krisis iklim, maka Indonesia tidak akan dapat memenuhi target pengurangan emisi yang sudah ditetapkan di Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru,” tegas Felippa.
Ia menambahkan, idealnya Indonesia mengadopsi cara bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti dengan mekanisasi pertanian, precision farming berbasis data yang kuat, pertanian organik, pengendalian hama terpadu, dan pengembangan input pertanian yang lebih berkelanjutan.
Praktik budidaya yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Sebagai contoh, permintaan pasar global untuk kakao atau kopi yang bersertifikasi berkelanjutan semakin meningkat.
Perdagangan pangan internasional juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan swasembada yang proteksionis dan menutup akses pada impor dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pertanian yang tidak efisien, seperti konversi lahan untuk lumbung pangan yang masif. Untuk menekan emisi dan memastikan stabilitas ketahanan pangan pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi sumber pangan dan sistem pertanian.
Felippa juga menambahkan, masalah sistem pangan sangat kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor karena hal ini justru dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen. Dampak ini lebih terasa di masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Untuk menjawab tantangan ini, perlu keberpihakan yang efektif dari pemerintah kepada produsen, serta kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.
“Alih-alih menutup akses pada impor, pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemerintah juga dapat memberdayakan riset dan pengembangan bibit varietas unggul, serta bekerjasama dengan pihak swasta dalam proses modernisasi pertanian,” tegasnya. (OL-12)
