Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengelola dan mengatur libur Natal dan tahun baru dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai, periode libur panjang akhir tahun itu memicu peningkatan kerumunan masyarakat yang signifikan hingga akhirnya mendorong kenaikan kasus covid-19.
Baca juga: Terlalu Jauh Tuduh Erick Maju Jadi Capres dalam Pilpres 2024
"Saya minta betul-betul dikelola, diatur, sehingga Natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (26/10).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pemerintah, ada 19,9 juta orang yang berniat mudik pada momen libur tersebut. Jumlah itu tentu tidak sedikit dan harus betul-betul diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota.
"Ini yang harus kita antisipasi. Semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warga agar Natal dan tahun baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana," tegas mantan wali kota Solo itu.
Kepala negara pun menginstruksikan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyosialisasikan kebijakan tidak berpergian pada akhir tahun sejak dini.
Masyarakat, sambungnya, harus diberikan pemahaman secara baik terkait bahaya dari risiko kemunculan gelombang ketiga.
"Saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada. Tetapi sekali lagi, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga," tandasnya. (OL-6)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved