Kamis 14 Oktober 2021, 08:31 WIB

Penolakan Gelar Kehormatan untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir Politis

mediaindonesia.com | Humaniora
Penolakan Gelar Kehormatan untuk Ma

MI/Adam Dwi
Mar'uf Amin mendapat doktor honoris causa atau doktor kehormatan di bidang hukum ekonomi syariah oleh UIN Syarif Hidayatullah.

 

PENOLAKAN dari beberapa dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terhadap rencana pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir oleh senat universitas dinilai politis.

Hal itu disampaikan mantan aktivis 98 sekaligus dosen Universitas Mulawarman, M Taufik. Menurutnya ada aturan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 tahun 2013 yang mengatur gelar kehormatan

Sebelumnya, Anggota Aliansi Dosen UNJ, Ubeidilah Badrun mengatakan penolakan tersebut sudah dilakukan pada September 2020. Sekarang muncul kembali serta ditambah lagi adanya Pedoman Penganugerahan Doktor Kehormatan UNJ 2021 terutama pada bab persyaratan.

"Ada Permendikbud Nomor 21 tahun 2013, ini jelas aturan yang lebih tinggi dari aturan internal kampus, perlu ada penyesuaian juga, jangan penolakan tersebut karena unsur lain lalu dikemas dengan baju akademik dengan alasan soal moralitas dan otonomi perguruan tinggi," ujar M Taufik, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).

Ia menjelaskan, gelar doktor kehormatan diberikan jika seseorang tersebut dianggap dan dinilai memiliki jasa dan atau karya, yang pertama luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni sosial budaya, kemanusiaan dan atau kemasyarakatan.

Kedua, kata dia, gelar doktor kehormatan diberikan jika seseorang tersebut dianggap berarti bagi pengembangan pendidikan, pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Ketiga, sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran  dan atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia dan umat manusia, atau keempat luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni sosial budaya, kemanusiaan dan atau kemasyarakatan.

"Kan penilaian khusus dengan parameter yang sesuai dengan aturan, lalu diputuskan pada rapat senat akademik jadi clear, dan menurut saya KH.Maruf Amin dan Erick Thohir sudah sepantasnya dapat gelar doktor kehormatan tersebut," jelasnya.

Menurutnya, apabila  persyaratan dan tata cara pemberian gelar kehormatan telah terpenuhi atau memenuhi syarat dan dinilai layak oleh Senat Universitas maka dinilai sah.

"Jadi saya melihat penolakan ini kental nuansa politisnya," kata Taufik yang pernah jadi Ketua KPU Kaltim. (OL-13)

Baca Juga: UNJ Gelar Wisuda Secara Virtual

Baca Juga

ANTARA/Mohamad Hamzah

Teknologi Tak Dapat Gantikan Peran Guru dalam Mendidik

👤Ardi Teristi 🕔Senin 18 Oktober 2021, 08:10 WIB
Mesin kurang memiliki kreativitas dan emosi yang memegang peran penting dalam memenuhi pendidikan yang...
dok.sera

Sera Latih Penyandang Disabilitas Belajar Batik di Rumah Batik Palbatu

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 07:40 WIB
SERA menggandeng platform edutech les Private, ngeLESin dan Rumah Batik Palbatu melatih penyandang disabilitas untuk membuat batik...
MI/Abdillah M Marzuqi

Brand Kosmetik Korea Buka Toko Perdana di Indonesia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 23:25 WIB
Toko itu menawarkan berbagai produk kosmetik dan perawatan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya