PEMERINTAH akan mengumumkan hasil seleksi guru ASN PPPK pada Jumat (8/10) besok. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengimbau peserta honorer untuk tetap tenang dan tidak mudah dipengaruhi berbagai informasi yang tidak benar.
"Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek, Anang Ristanto kepada Media Indonesia, Kamis (7/10).
Hampir 100 ribu dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru PPPK tahap I, dari kuota 1 juta orang. Anang mengatakan bahwa peserta yang lolos passing grade dipastikan akan memperoleh haknya. Sementara yang tidak lolos passing grade bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan seleksi rahap 2, sebab mereka masih diberi kesempatan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa penundaan pengumumnya seleksi tahap 1 merupakan kesepakan bersama Komisi X DPR RI. Hal itu untuk memberi waktu kepada kementerian terkait dalam mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya yang bisa membantu para peserta honorer.
"Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi X DPR RI yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbudristek untuk memperjuangkan kemudahan-kemudahan tambahan bagi para peserta seleksi ASN PPPK," jelasnya.
Adapun, pengumuman hasil seleksi besok akan bersamaan dengan pengumuman kebijakan afirmasi bagi para peserta honorer. Kementerian belum menyampaikan detail afirmasi yang akan diberikan, akan tetapi Kemendikbud-Ristek berkomintmen untuk mendukung dan mempermudah proses seleksi.
Seleksi 1 juta guru dengan skema PPPK merupakan kebijakan afirmasi untuk menjawab kedaruratan kebutuhan guru yang telah vakum selama 12 tahun dan tidak ada rekrutmen guru ASN.
Skema PPPK juga memberikan peluang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia di atas 35 tahun. Kenyataannya, kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, kesimpangsiuran prosedur jadwal dan perlengkapan tes menyebabkan banyak peserta tidak dapat mengikutinya.
Selain itu, kisi-kisi materi ujian sangat jauh dari soal yang diujikan dan tingginya passing grade banyak dikeluhkan peserta tes. Rentang nilai ambang batas, passing grade, 260-330 terlalu tinggi dan tidak memperhatikan aspek peserta ujian yang terdiri dari guru dan honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 18 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun.
Karena tingginya passing grade, kelulusan PPPK di sejumlah daerah minim. Dinas Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, misalnya, melaporkan jumlah guru lolos hanya 18 orang dari 1.678 orang pendaftar. "Itu artinya hanya 1,01%," kata Syaiful Huda, saat rapat kerja dengan Mendikbud-Ristek pada 23 September 2021 lalu.
Hal sama dialami Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jumlah guru yang mendaftar sebanyak 1.311 guru, tapi yang lolos passing grade hanya 170 orang. Begitu juga dengan Kabupaten Tegal, yang melaporkan hanya 87 guru yang lolos tes PPPK dari jumlah peserta 2.284 orang. (H-2)
