Pemerintah Pastikan tak Ada Lagi PNS Terima Bansos di 2025

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025. Dengan adanya data tunggal sosial ekonomi yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS), kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, PNS yang nakal akan terdata.

“Otomatis akan tertolak. Karena ini sudah padan dengan NIK juga. Jadi akan tertolak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua kan sudah bisa sudah bisa dilakukan rekonsiliasi dengan data-data yang lain,” ujar Gus Ipul, Selasa (31/12).

Jika data tunggal mengalami eror, Gus Ipul mengaku telah menyiapkan dua jalur untuk mengecek PNS yang nakal.

Baca juga : Keuskupan Agung Jakarta Sebut Penggelontoran Bansos Dapat Mematikan Pemberdayaan Masyarakat

“Jalur formal lewat desa, lewat kelurahan, naik terus ke kecamatan, ke Dinsos, Bupati, Wali Kota, terus ke Kementerian Sosial. Atau lewat Pusdatin kita,” papar Gus Ipul.

“Jalur yang kedua jalur partisipasi. Di mana masyarakat bisa buka cek bansos, kemudian disana ada usul sanggah. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti,” tambahnya.

Gus Ipul mengatakan setiap 3-6 bulan sekali akan di-update data-data tersebut dan akan diteruskan ke BPS untuk dicek kembali.

Baca juga : Penyaluran Bansos ke 1.078 Keluarga di Bantul Berjalan Lancar

“Jadi insya Allah nanti akan ada prosedur yang kita gunakan, sehingga data-data yang ada itu, kita bisa antisipasi dinamikannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Gus Ipul memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

“Kami bersyukur dan bergembira seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar," kata Mensos dalam konferensi pers bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta. (Z-9)