Pemerintah Siapkan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

PEMERINTAH tengah menyiapkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, melalui program tersebut diharapkan kemiskinan ekstrem akan hilang pada 2024.

"Dan target Bapak Presiden di 2024 kemiskinan (ekstrem)nya ini adalah 0," ujarnya dalam webinar CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit bertajuk Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 secara virtual, Rabu (29/9).

Airlangga menambahkan, di sisa 2021 ini pemerintah akan menjalankan program tersebut di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Jumlah cakupan wilayah itu akan bertambah secara bertahap. Pada 2022 sebanyak 125 kabupaten/kota akan menjadi sasaran dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut. Lalu sebanyak 500 kabupaten/kota diharapkan akan tercakup program tersebut di tahap ketiga.

Pada tahap pertama program penanggulangan kemiskinan ekstrem bergulir, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di level 10,19% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 3,8%. Angka itu diproyeksikan turun di tahap kedua menjadi tingkat kemiskinan di level 9,2% hingga 9,7% dan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 3% hingga 3,5%.

Sedangkan di tahap ketiga angka kemiskinan diprediksikan susut ke level 8,5% hingga 9% dengan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 2,5% hingga 3%. Lalu pada 2024 diproyeksikan tingkat kemiskinan akan mencapai 6% hingga 7% dengan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 0% hingga 1%.

Airlangga bilang, pemerintah akan menambah cakupan dan kapasitas ragam bantuan sosial untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan esktrem tersebut. Beberapa diantaranya yakni program Kartu Sembako dan transfer dana pemerintah melalui dana desa.

Namun upaya pemerintah itu dinilai tak akan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak. Karenanya dia mendorong semua pihak untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kalau bisa kemiskinan ekstremnya hilang dan ini akan kita buatkan program baik itu tambahan Kartu Sembako atau pun tambahan dana desa. Jadi tentu ini menjadi program kita bersama dan saya berharap bahwa dari stakeholder juga bisa membantu," terang Airlangga.

Dunia usaha, sebutnya, dapat terlibat melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan penyaluran yang merata. Diharapkan dana CSR tak melulu bergulir di wilayah perkotaan, tapi juga ke wilayah-wilayah lain.

Pasalnya, banyak daerah yang sejatinya merupakan kawasan industri memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang minim bagi masyarakat sekitar.

"Dari perkembangan ekonomi spasial, banyak daerah yang banyak kegiatan usaha dan investasi, multiplier ke sekitarnya tidak sebesar kegiatan-kegiatan lain. Sehingga spasialnya hanya terkait direct employment. Ini akan kita dorong agar CSR-CSR itu bisa bergerak di wilayah kabupaten/kota tempat industri atau pun kegiatan ekonomi itu berada. Sehingga kita betul-betul bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan," tutur Airlangga.

Baca juga : Wapres Harap Urban Farming Bisa Sejahterakan Masyarakat

Implementasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem itu akan dijalankan seiring dengan upaya transformasi digital. Dus, ragam penyaluran bantuan sosial akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pemanfaatan teknologi itu diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan akurasi penyaluran. Melalui teknologi digital pula diharapkan tak lagi muncul cerita masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan justru tak mendapatkan bantuan.

"Jadi ke depan ini akan menjadi model dari bansos agar bisa tepat sasaran, tepat waktu dan mudah-mudahan dijamin tidak ada yang bocor," kata Airlangga.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya membangun sistem satu data Indonesia. Hal itu tak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital yang saat ini terakselerasi karena pandemi covid-19.

"Kita berharap dengan berbagai dan meluasnya dukungan pemerintah ini, maka pemerintah akan mulai membangun apa yang disebut satu data. Apakah itu dari sisi bantuan sosial PKH, sembako, BLT, maupun dari sisi BSU dan juga bantuan kepada UMKM," imbuhnya.

"Transformasi digital juga kami harapkan menjadi akselerator bagi pemulihan ekonomi, termasuk dan terutama pada lingkungan masyarakat luas yaitu di level akar rumput. Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi, melakukan aktivitas kembali, dunia usaha terutama UMKM bisa menikmati pemulihan ekonomi secara robust dan kita terus mengawal peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)