Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Jenderal DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Gambir berikan santunan kematian karena kecelakaan kerja kepada ahli waris dari Alm. Sugiyanto yang bekerja sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI.
Santunan kematian sebesar Rp 472 juta diserahkan secara simbolis melalui video conference langsung oleh Plt. Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, yang didampingi Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir Chairul Arianto.
Dalam sambutannya, Djaka mengatakan,“Turut berduka cita yang sebesar-besarnya semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, semoga santunan ini dapat dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan keluarga almarhum.”
Djaka menambahkan, koordinasi dan komunikasi antara Setjen DPR RI dan BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir dapat selalu berjalan baik untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pegawai pemerintah non-ASN (PPNASN) di lingkungan setjen DPR RI.
"Kami berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) DPR RI juga dapat terlindungi program BPJAMSOSTEK karena manfaatnya yang sangat besar," ucap Djaka.
Hal senada juga disampaikan Chairul Arianto yang mengungkapkan turut berduka cita kepada ahli waris.
“Kami mengerti pada saat kita kehilangan tulang punggung keluarga, maka roda perekonomian dalam keluarga tersebut menjadi tidak stabil karena itu diharapkan santunan yang berikan dapat meringankan dan membantu perekonomian keluarga,” kata Chairul.
“Ini merupakan bukti konkret komitmen DPR RI selaku lembaga tinggi negara pembuat Undang-Undang dalam mengimplementasikan Undang-Undang yang dibuatnya, dan berharap seluruh PPNASN di Setjen DPR RI terdaftar juga dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hal ini menjadi contoh bagi lembaga tinggi negara lainnya dalam memberikan perlindungan bagi PPNASN di lingkungannya," papar Chairul.
Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2019, Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si dengan dukungan penuh dari H. Agung Budi Santoso, S.H, M.M, selaku Ketua BURT DPR RI, serta segenap pimpinan dan anggota BURT DPR RI, telah mendaftarkan seluruh tenaga ahli dan staf administrasi serta PPNASN di lingkungan DPR RI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJAMSOSTEK.
Hingga saat ini, BPJAMSOSTEK telah membayarkan santuan untuk 9 program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 23 kasus Jaminan Kematian (JKM) dengan total pembayaran santunan serta pengobatan sebesar Rp.1.528.579.525.
Sementara itu, Suci Rahayu selaku ahli waris menyampaikan terima kasih kepada Setjen DPR RI dan BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir karena telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada suaminya yang menjadi PPNASN.
"Kami akan menggunakan santunan ini dengan baik untuk kembali menghidupkan roda perekonomian di keluarga kami,” ucap Suci.
Almarhum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM BPJAMSOSTEK. Almarhum mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian pada saat berangkat bekerja sehingga mendapatkan santunan dari BPJAMSOSTEK. (RO/OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Mayjen Purn Pujowaskito yang seorang dokter militer dari Kopassus, kata Andy, memiliki secercah harapan bagi hampir 220 juta lebih peserta JKN
Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.
Penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjaga amanah dana publik.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan saat berangkat kerja.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved