Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Jenderal DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Gambir berikan santunan kematian karena kecelakaan kerja kepada ahli waris dari Alm. Sugiyanto yang bekerja sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI.
Santunan kematian sebesar Rp 472 juta diserahkan secara simbolis melalui video conference langsung oleh Plt. Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, yang didampingi Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir Chairul Arianto.
Dalam sambutannya, Djaka mengatakan,“Turut berduka cita yang sebesar-besarnya semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, semoga santunan ini dapat dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya untuk melanjutkan kehidupan keluarga almarhum.”
Djaka menambahkan, koordinasi dan komunikasi antara Setjen DPR RI dan BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir dapat selalu berjalan baik untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pegawai pemerintah non-ASN (PPNASN) di lingkungan setjen DPR RI.
"Kami berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) DPR RI juga dapat terlindungi program BPJAMSOSTEK karena manfaatnya yang sangat besar," ucap Djaka.
Hal senada juga disampaikan Chairul Arianto yang mengungkapkan turut berduka cita kepada ahli waris.
“Kami mengerti pada saat kita kehilangan tulang punggung keluarga, maka roda perekonomian dalam keluarga tersebut menjadi tidak stabil karena itu diharapkan santunan yang berikan dapat meringankan dan membantu perekonomian keluarga,” kata Chairul.
“Ini merupakan bukti konkret komitmen DPR RI selaku lembaga tinggi negara pembuat Undang-Undang dalam mengimplementasikan Undang-Undang yang dibuatnya, dan berharap seluruh PPNASN di Setjen DPR RI terdaftar juga dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hal ini menjadi contoh bagi lembaga tinggi negara lainnya dalam memberikan perlindungan bagi PPNASN di lingkungannya," papar Chairul.
Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2019, Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si dengan dukungan penuh dari H. Agung Budi Santoso, S.H, M.M, selaku Ketua BURT DPR RI, serta segenap pimpinan dan anggota BURT DPR RI, telah mendaftarkan seluruh tenaga ahli dan staf administrasi serta PPNASN di lingkungan DPR RI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJAMSOSTEK.
Hingga saat ini, BPJAMSOSTEK telah membayarkan santuan untuk 9 program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 23 kasus Jaminan Kematian (JKM) dengan total pembayaran santunan serta pengobatan sebesar Rp.1.528.579.525.
Sementara itu, Suci Rahayu selaku ahli waris menyampaikan terima kasih kepada Setjen DPR RI dan BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir karena telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada suaminya yang menjadi PPNASN.
"Kami akan menggunakan santunan ini dengan baik untuk kembali menghidupkan roda perekonomian di keluarga kami,” ucap Suci.
Almarhum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM BPJAMSOSTEK. Almarhum mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian pada saat berangkat bekerja sehingga mendapatkan santunan dari BPJAMSOSTEK. (RO/OL-09)
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
Mayjen Purn Pujowaskito yang seorang dokter militer dari Kopassus, kata Andy, memiliki secercah harapan bagi hampir 220 juta lebih peserta JKN
Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.
Penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjaga amanah dana publik.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan saat berangkat kerja.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved