PRESIDEN RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan giat menyampaikan pentingnya pembangunan SDM yang mampu menguasai iptek. Tujuannya untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia pada 2045.
Menanggapi keinginan Presiden Jokowi, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan bahwa untuk melahirkan SDM berbasis iptek, lembaga yang dipimpinnya memiliki 3.000 orang dengan berbagai bidang keahlian dan siap didayagunakan.
"BPPT telah mengembangkan Manajemen Talenta untuk menjaring SDM IPTEK unggul yang memiliki multi talenta baik dari kompetensi teknis maupun manajerial dengan menganalisis dan mengidentifikasi track record-nya. SDM terbaik yang terpilih ini selanjutnya akan mengikutiberbagai program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan karirnya," kata Hammam dalam sambutan acara talkshow virtual bertema SDM Iptek Indonesia Berkelas Dunia Bagi Riset dan Inovasi, Rabu (25/8).
Hammam menjelaskan BPPT memasuki era baru pengembangan SDM IPTEK, BPPT turut beradaptasi, tidak hanya melakukan lompatan teknologi, namun juga mempersiapkan SDM yang kelak akan menerapkan teknologi tersebut di Indonesia. "Persiapan tersebut kami mulai dengan mengirimkan talenta terbaik untuk belajar teknologi kunci yang sudah terbukti dan well run baik dari segi bisnis, maupun teknologi di negara tersebut."
Sejak 1984, BPPT telah mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan baik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri terkemuka yang dirintis oleh BJ Habibie.
Untuk meningkatkan kemampuan kompetensi SDM IPTEK BPPT secara profesional, BPPT telah menyusun berbagai program pendidikan dan pelatihan antara lain menyusun roadmap pendidikan gelar S2 dan S3 by research. Dengan target penambahan pegawai dengan gelar S3 sebanyak 516 pegawai, dan gelar S2 sebanyak 1393 pada 2024.
baca juga: BPPT
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menjelaskan untuk memperkuat SDM iptek dan berkelas dunia, maka tenaga-tenaga di bidang iptek ini harus tersertifikasi. Sekarang ini semua Sarjana Teknik wajib miliki Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP). Hal itu merujuk pada UU No 11 tahun 2014 mewajibkan semua insinyur yang akan bekerja memiliki SIP. Bagi insinyur yang belum tersertifikasi akan kena denda pidana positif dan ancaman kurungan.
Sertifikasi Insinyur Profesional memberikan peluang bagi sarjana teknik enjadi setara dengan insinyur-insinyur di kawasan Asia Tenggara.
"Kurikulum yang kami buat untuk SIP ini dalam level Asia Pacific Engineer Register (APEC ER) dan AER merupakan sertifikat registrasi para insinyur profesional yang diberikan oleh AFEO (The Asean Federation of Engineering Organizations, Federasi Organiasasi Keinsinyuran ASEAN. Jadi berkelas dunia," kata Heru. (N-1)
