Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos), Perum Bulog, dan PT Pos Indonesia bekerja sama menyalurkan bantuan 10 kilogram beras medium kepada 8,8 juta keluarga penerima manfaat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Adapun penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, menyasar kepada 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Untuk keperluan itu, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insha Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Hartono dalam keterangannya, Jumat (13/8).
Pemerintah telah menerapkan PPKM dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan yang tidak bisa bekerja dan penghasilannya menurun, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Selain bansos yang berbasis tunai transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.
“Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” ujar Hartono.
Untuk penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, Sekjen menegaskan tidak ada persiapan khusus. Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran.
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” katanya.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.
“Karena Kemensos memiliki data by name by addres. Sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” katanya.
Kemensos mengapresiasi peran semua pihak yang telah bersinergi dalam menyelenggarakan tugas penyaluran bantuan. Termasuk kepada Pimpinan Perum Bulog dan jajaran, PT Pos Indonesia dan jajaran, pemerintah daerah, para pendamping sosial, relawan, dan semua pihak yang membantu. (H-2)
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved