Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos), Perum Bulog, dan PT Pos Indonesia bekerja sama menyalurkan bantuan 10 kilogram beras medium kepada 8,8 juta keluarga penerima manfaat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Adapun penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, menyasar kepada 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Untuk keperluan itu, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insha Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Hartono dalam keterangannya, Jumat (13/8).
Pemerintah telah menerapkan PPKM dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan yang tidak bisa bekerja dan penghasilannya menurun, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Selain bansos yang berbasis tunai transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.
“Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” ujar Hartono.
Untuk penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, Sekjen menegaskan tidak ada persiapan khusus. Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran.
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” katanya.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.
“Karena Kemensos memiliki data by name by addres. Sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” katanya.
Kemensos mengapresiasi peran semua pihak yang telah bersinergi dalam menyelenggarakan tugas penyaluran bantuan. Termasuk kepada Pimpinan Perum Bulog dan jajaran, PT Pos Indonesia dan jajaran, pemerintah daerah, para pendamping sosial, relawan, dan semua pihak yang membantu. (H-2)
Bulog Surakarta menyatakan sangat mencukupi, karena stok di gudang se-Solo Raya saat ini mencapai 82 ribu ton lebih.
STOK beras di gudang Bulog akhirnya menembus 4 juta ton yang berhasil tercapai pada 29 Mei 2025. Dari jumlah itu 2,4 juta ton di antaranya berasal dari serapan gabah/beras produksi domestik.
PERUM Bulog mencatat serapan gabah dan beras menembus lebih dari 2,1 juta ton per Mei 2025. Bulog memastikan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga
petani merasa senang karena Bulog menerima GKP dengan harga baik, yakni Rp6.500 per kilogram.
PERUM Bulog telah menyerap 2.023.063 ton beras dari petani lokal. Serapan itu disebut merupakan angka tertinggi sepanjang Januari–Mei selama 58 tahun berdirinya Bulog.
Ia menjelaskan, gabah yang diserap diwujudkan untuk bantuan pangan pada masyarakat.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved