PPKM Turunkan 56,9% Kasus Covid 19, Polri: Kedisiplinan Adalah Kunci

JURU bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan PPKM Darurat pada 3 –20 Juli 2021 dan PPKM Level 1-2 yang berlaku sejak 21 Juli 2021 hingga saat ini berdampak pada penurunan kasus konfirmasi harian Covid 19. Sejak 15 Juli 2021, terjadi penurunan 59,6% hingga saat ini.

"Angka reproduksi saat ini 1,2-1,5, pemerintah akan terus berupaya agar angka reproduksi ini bisa mencapai angka <1, sehingga wabah terkendali. Caranya dengan coverage vaksinasi tinggi +3M dan 3T," jelas Jodi, pada webinar “Dari PPKM Darurat Ke Level 4: Terbukti Akurat”,  yang diselenggarakan Divisi Humas Polri secara daring, Kamis (12/8).

Jodi bersama Jubir Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Sosiolog Imam Prasodjo tampil dalam webinar itu menyatakan terima kasih atas peran TNI/ Polri yang terlibat langsung. TNI/Polri berhasil meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, vaksinasi, hingga menurunkan angka kasus Covid 19.

Sementara Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan Covid 19.

"Kita bersyukur kesadaran masyarakat cukup baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga program PPKM Darurat secara akurat berhasil menurunkan kasus Covid 19," terang Rusdi.

Holistik

Jodi Mihardi menegaskan pemerintah melakukan penanganan Covid-19 secara holistik dari hulu hingga ke hilir. Dilakukan terintegrasi antar instansi melalui pelibatan TNI-Polri, relawan dan mahasiswa sebagai bentuk kerjasama  yang  erat serta gotong royong seluruh elemen masyarakat, mengingat Pandemi tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah.

Mengenai angka kematian, Jodi mengemukakan, awal  bulan  Juli 2021,  angka kematian yang terkonfirmasi Covid-19 terus mengalami peningkatan. Bahkan pernah  mencapai angka 2000 lebih.

Ia menyebutkan, beberapa fakta yang ditengarai terkait dengan kematian pasien Covid-19  antara lain: 1. Keterlambatan penanganan pasien karena baru dibawa ke rumah sakit saat terjadi  pemburukan; 2. Banyak masyarakat yang tidak  bersedia untuk dirawat di Isoter sehingga kondisinya tidak terpantau;  3. Banyak   pasien Covid-19 yang  mengalami  pemburukan berupa penurunan saturasi dengan sangat cepat.

Melihat berbagai indikasi terkait kematian  pasien Covid-19, lanjut Jodi, pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu dengan memperbanyak tempat tidur  isoter di berbagai daerah dan melengkapi kebutuhan seperti nakes, obat-obatan, oksigen, konsumsi pasien dan alat-alat kesehatan yang  diperlukan. Selain itu, juga memobilisasi pasien isoman melalui TNI-Polri.

“Khusus di Yogyakarta dan Solo, Group 2 Kopassus dikerahkan memobilisasi  pasien isoman agar dapat  dimonitor dan antisipasi apabila terjadi  pemburukan dapat segera ditangani," sambung Jodi.

Mengenai dikeluarkannya indikator kematian, Jodi menjelaskan, pertimbangannya karena banyak input data kematian oleh daerah merupakan akumulasi dalam beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi assesmen level  situasi.

Sementara, dr. Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa pelaksanaan PPKM Darurat atau Level 4 telah menurunkan kasus Covid 19 hingga hampir 60%. Namun, ia mengingatkan, perlunya mewaspadai peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali.

"Jawa Bali itu punya potensi 70% dari seluruh kasus, tapi setelah PPKM level 4 Bali masih tinggi, demikian juga dengan provrinsi lain di luar Jawa Bali kasusnya bahkan terus meningkat," ungkap Nadia.

Ia menyarankan masyarakat secara individu melaksanakan protokol kesehatan, sementara pemerintah terus mendorong penurunan penularan melalui regulasi dan vaksinasi.

Sebelumnya, Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan,   PPKM Level 4 terbukti akurat menurunkan laju kasus Covid 19 di tanah air. Ia bersyukur masyarakat bersama TNI dan Polri memiliki tekat yang sama untuk mengendalikan penularan Covid 19. "Usaha tidak mengingkari hasil," pungkas Rusdi. (OL-13)