Jokowi Instruksikan Pembatasan Mobilitas Masyarakat di Luar Jawa-Bali

PRESIDEN Joko Widodo meminta adanya respons cepat di daerah-daerah di luar Jawa-Bali yang kini mengalami lonjakan kasus covid-19. Salah satunya pembatasan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan. Data per 6 Agustus 2021, kasus baru covid-19 di luar Jawa-Bali tercatat 54% dari total kasus baru secara nasional.

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm paling tidak dua minggu," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/8).

Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran. Hal itu agar kasus positif bisa segera ditemukan dan diisolasi sehingga tidak menyebar luas. Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter).

Terkait itu, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Kasus Luar Jawa Melonjak 216,74%

Presiden juga menginstruksikan Menteri PUPR untuk membantu pemda menyiapkan isolasi terpusat. Pemda juga diminta bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk penanganan pasien demi menekan tingkat kematian.

"Libatkan Ikatan Dokter Indonesia pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," paparnya.

Kasus covid-19 di luar Jawa-Bali dalam waktu dua minggu terakhir melonjak tajam. Presiden Jokowi mencatat kasus positif di luar Jawa-Bali per 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru nasional.

Per 1 Agustus 2021, kasus di luar Jawa-Bali naik menjadi 13.589 kasus atau 44% dari total kasus baru nasional dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54% dari total kasus baru secara nasional.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi. Per 5 Agustus 2021 Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatra Utara 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus aktif, Sumatra Barat 14.496 kasus aktif, dan Riau 13.958 kasus aktif.

Kemudian per 6 Agustus 2021, kasus aktif di Sumatra Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumtera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan. Presiden juga mengingatkan lonjakan kasus di NTT yang per 6 Agustus 2021 tercatat 3.598 kasus baru.

"Kebutuhan kita sekarang ini respons cepat karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali dan selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat," ucap Presiden.(OL-4)