Penyaluran Bansos, Pemda Diminta Aktif Data Masyarakat di Luar DTKS

PEMERINTAH daerah (pemda) diminta mendata masyarakat yang rentan terkena dampak pandemi, namun tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Tujuannya agar bantuan dari pemerintah dapat disalurkan lebih luas pada penerima manfaat. Hal itu diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (29/7).

"Intinya saya minta juga di tengah situasi ppkm seperti ini masyarakat yang terdampak terutama yang tidak terdaftar dalam data pusat DTKS disentuh oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Di Brebes, ujar Tito, sebanyak 600 ribu bantuan sosial disalurkan. Bansos, ujarnya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun bantuan dari korporasi melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri meminta kepala daerah untuk menyalurkan insentif tenaga kesehatan (nakes), Di Brebes, pencairan insentif nakes dilaporkan per 23 Juli 2021 hampir 98%. Namun, imbuhnya, masih ada daerah-daerah lain yang pencairannya rendah.

"Di sini sudah hampir 98% insentif tenaga kesehatan sudah dibayarkan oleh ibu bupati, saya apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah pusat dan atas nama seluruh tenaga kesehatan yang ada," ujarnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi