INDONESIA sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera menjadi salah satu negara yang rawan bencana apalagi ditambah dengan kondisi iklim global saat ini.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyampaikan pemerintah menaruh perhatian kepada masyarakat dan wilayah terdampak perubahan iklim global dan menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana.
"Pemahaman di lingkungan masyarakat akan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami juga masih belum optimal, sehingga mengakibatkan masih tingginya dampak yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami walaupun informasi telah disampaikan kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat perlu kita tingkatkan kedepannya," kata Menko Luhut dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG bertajuk "Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" Kamis (29/7)
Menko Luhut menekankan pemerintah perlu melakukan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kapasitas SDM khususnya untuk BMKG, agar mampu memonitor, menganalisis, memprediksi serta memberikan Informasi dan Peringatan Dini terhadap Potensi Multi Bencana Geo-hidrometeorologi secara cepat, tepat dan akurat.
"Saya mengapresiasi BMKG atas dedikasi dan komitmennya dalam usaha untuk mencegah dan melakukan mitigasi terhadap kondisi iklim di Indonesia untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dan saya tegaskan bahwa tugas untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tugas BMKG," sebut Menko Luhut.
Menurutnya, edukasi, literasi dan advokasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus baik oleh pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta, media ataupun pihak terkait, tentang fenomena cuaca, iklim, gempa dan tsunami, serta dampak potensi bencana yg dapat terjadi, dan langkah mitigasi yang cepat dan tepat.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami bahwa peran dan fungsi masing-masing K/L yang terlibat dalam regulasi tersebut hendaknya dapat memberikan dukungan penuh mengingat sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa bumi dan tsunami.
Baca juga : Presiden Minta BMKG Jadi Penggerak Mitigasi Bencana
Menko Luhut menerangkan bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian kepada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi hal tersebut. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran untuk aksi perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun pertahun. Sekitar 76,5% dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk aksi mitigasi dan lintas sektor, dan 23,5% digunakan untuk mendanai aksi adaptasi. Pengeluaran pemerintah untuk perubahan iklim hanya mencakup 34% dari total kebutuhan pembiayaan iklim per tahun. Indonesia secara konsisten mengalokasikan sekitar 4,1% untuk aksi perubahan iklim.
"Saat ini pemerintah telah berhasil mendorong pengembangan skema baru termasuk blended finance dalam mendukung pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, misalnya: green sukuk, fasilitas de-risking untuk menarik investasi swasta dalam proyek infrastruktur yang berdampak pada perubahan iklim, dan green financing serta platform SDG Indonesia One," lanjut Menko Luhut.
Sumber pendanaan ini dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyesuaikan agenda pembangunan guna menghasilkan lompatan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat dan luas jangkauannya. "Peningkatan kecepatan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari 5 menit menjadi 3 menit sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024 harus dapat diwujudkan demi meminimalisir potensi bahaya yang dapat mengancam jiwa manusia," tegasnya.
Selain itu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pihak swasta ataupun berbagai pihak terkait wajib terus memonitor serta memanfaatkan Info BMKG untuk keselamatan dan produktivitas multi sektor seperti transportasi, pertanian, pariwisata, tata ruang, kesehatan. Hal ini guna mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkesinambungan.
Perlu juga untuk segera dilakukan penyesuaian dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah/Tata Ruang yang mempertimbangkan faktor multi bencana geo-hidrometeorologi dengan memanfaatkan Info BMKG.
"Koordinasi dan sinergi antar pihak terkait perlu lebih diintensifkan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan kepatuhan masyarakat dan semua pihak terhadap info BMKG, demi keselamatan dan untuk mendukung peningkatan produktivitas sosial-ekonomi," pungkasnya. (OL-2)
