Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat manajemen mitigasi dan penanganan bencana. Upaya tersebut harus dilakukan demi mengurangi risiko jumlah korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda ketika bencana melanda.
Upaya penguatan manajemen dan mitigasi, sebut Presiden, bisa dilakukan dalam empat hal. Pertama, meningkatkan inovasi layanan yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. "Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat sehingga kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG, Kamis (29/7).
Kedua, menjadikan BMKG sebagai rujukan. Pada poin ini, maksud kepala negara adalah setiap peringatan yang dikeluarkan BMKG harus digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Informasi BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai kementerian/lembaga dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
"Kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian/lembaga serta pemda harus terus diperkuat," tutur mantan wali kota Solo itu.
Ketiga, meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Jokowi ingin pemerintah di level terbawah seperti kelurahan atau desa sudah memiliki manajemen mitigasi dan penanganan bencana yang jelas. Itu harus melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga, ketika terjadi bencana, masyarakat setempat sudah sangat siap dan langsung bergerak dengan cepat," jelasnya.
Keempat, memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.
"Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," sambung Jokowi
Ke depannya, ia berharap BMKG tidak hanya menjadi lembaga yang menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami, tetapi juga menjadi institusi yang mampu mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya bersiaga menghadapi bencana.
"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita bohong," tandasnya. (P-2)
BMKG & BPBD Jatim lakukan modifikasi cuaca demi amankan mudik 2026. Hujan lebat turun hingga 70%! Cek detail operasi dan prakiraan cuaca terbaru di sini.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menginformasikan prakiraan cuaca pada 20 dan 21 Maret 2026.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku
BMKG merilis prakiraan cuaca Indonesia 21–23 Maret 2026 yang didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, masyarakat diminta mewaspadai
BMKG rilis peringatan gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan Indonesia 19-22 Maret 2026. Cek daftar wilayah dan imbauan keselamatan pelayarannya.
Hadapi cuaca panas ekstrem di Jakarta, Pemprov DKI imbau warga lakukan langkah pencegahan. Simak panduan kesehatan dan instruksi Gubernur Pramono Anung di sini.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved