Selasa 20 Juli 2021, 13:35 WIB

BPKH Jamin Keamanan Dana Haji Milik Masyarakat

Mediaindonesia.com | Humaniora
BPKH Jamin Keamanan Dana Haji Milik Masyarakat

Dok.Ist
Webinar pengelolaan dana haji 2021

 

UNDANG-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan haji secara terpisah dari operator penyelenggara kegiatan haji ( Kemenag) untuk menjunjung transparansi dan  berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat. 

Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyampaikan manfaat dana kelola haji 2021 telah mencapai Rp8 triliun dengan total penerimaan di atas Rp14 triliun. Sementara itu, pihaknya turut memperkuat kelembagaan BPKH agar memiliki nilai manfaat yang cukup sehat dan membangun sustainabilitas keuangan. 

"Penerimaan kami sudah di atas Rp14 triliun dengan dua kali musim haji. Pendapatan dari nilai manfaat kami sudah diatas segitu. Tahun ini bisa lebih tinggi dan mendapatkan nilai manfaat yang cukup baik meskipun ditengah pandemi," jelas Anggito dalam dalam Webinar pengelolaan dana haji 2021, Senin,(19/07).  

Anggito menuturkan hingga kini BPKH masih berinvestasi pada investasi surat berharga dikarenakan return yang bagus dan juga aman. Nantinya secara bertahap BPKH akan merencanakan investasi dengan medium to high risk. 

"Kami sudah mendapatkan return yang bagus dan aman itu modal utama ya nanti setelah ini bisa masuk ke investasi yang high return. Portofolio investasi tidak banyak sekarang, aset syariah pun sedikit sekali sehingga kita gunakan investasi surat berharga yang risikonya termitigasi karena dijamin oleh negara. Tidak berarti kalau kita investasi ke sukuk itu tidak membangun ekonomi karena uangnya dipakai untuk ekonomi melalui pemerintah," paparnya. 

Ditengah kondisi pandemi Covid-19 penempatan dan investasi dana haji  berada pada sektor yang aman seperti pembiayaan Bank BPS BPIH kerja sama investasi dengan Islamic Development Bank (IsDB) dengan memperhatikan  Visi Saudi 2030 dengan penambahan jamaah haji serta era digitalisasi dalam mempermudah proses bisnis. 

Sementara di sisi lain meneguhkan pengelolaan dana haji lebih transparan dan akuntabel  BPKH kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini WTP ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut sejak BPKH menyusun Laporan keuangan Tahun 2018. 

"Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP ketiga kalinya ini menunjukan bahwa pengelolaan dana haji aman dan Likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”, ujar Anggito 

Sementara itu, Pakar ekonomi syariah Adiwarman Karim mengatakan perlunya pembagian tugas yang lebih tegas lagi yakni Kementerian agama mengurusi efisiensi biaya pelaksana haji, sedangkan urusan optimalisasi, return menjadi kewenangan BPKH sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sebagai lembaga baru, menurut Adiwarman beberapa tahun pertama menjadi hal yang wajar BPKH menyiapkan sistem dan pondasi pengelolaan keuangan haji yang bagus dan memastikan dana haji Aman.  Adiwarman menambahkan BPKH menjadi satu-satunya lembaga Pengelolaan keuangan haji di negara G-20. 

Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana haji yang disimpan di perbankan dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tak perlu khawatir karena pengawasan terhadap dana haji dilakukan oleh berbagai otoritas. 

Aturan tersebut berdasar kepada UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. Ia menjelaskan, setiap pasal di dalam UU ini sebenarnya sudah memberikan jaminan yang jelas tentang keberadaan dana haji. 

Selain itu, keamanan dana haji juga diatur dalam Peraturan LPS (PLPS) No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Aturan ini memastikan bahwa dana yang disimpan oleh BPKH di perbankan termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficary), yakni para calon jemaah haji. (RO/E-1)

Baca Juga

Antara/Harviyan Perdana Putra.

Puluhan Figur Publik Turut Donasi Konsentrator Oksigen untuk Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Juli 2021, 19:36 WIB
Sedikitnya dibutuhkan 17.000 konsentrator oksigen untuk membantu mereka terus...
Antara/Arnas Padda

Puan Minta Testing dan Tracing Covid-19 Ikut Dikuatkan di Luar Jawa-Bali

👤Sri Utami 🕔Selasa 27 Juli 2021, 19:29 WIB
“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa,...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Erick Thohir: Indonesia Juga Kembangkan Vaksin BUMN

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 27 Juli 2021, 19:24 WIB
Erick mengatakan bahwa periset Indonesia bisa menjadi mitra pengembangan vaksin BUMN. Sebab SDM Indonesia di sektor riset dinilainya cukup...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Saling Jaga dari Serangan Virus

PANDEMI covid-19 telah berdampak besar bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan harian, seperti ojek daring, buruh harian, dan pekerja lepas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya