Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
HINGGA saat ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum memberikan kepastian soal perpanjangan PPKM darurat, yang dijadwalkan berakhir pada 20 Juli 2021.
Opsi perpanjangan PPKM darurat lebih dulu merebak lewat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam hal ini, terkait skenario berat untuk penyelamatan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan perpanjangan waktu PPKM darurat hingga enam minggu.
"Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun, kita akan cermati dulu perkembangan penurunan laju penyebaran kasus covid-19," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada Media Indonesia, Selasa (13/7).
Baca juga: Pekan Ini, Pasien Isoman di Jabodetabek Bisa Akses Telemedicine dan Obat Gratis
Menurut Jodi, pemerintah fokus melakukan upaya menekan laju penularan covid-19, yang kasusnya masih tinggi di Tanah Air. Tercatat sampat saat ini, lebih dari 2,61 juta orang terpapar covid-19 di Indonesia.
Langkah prioritas yang dikerjakan pemerintah ialah mengupayakan ketersediaan oksigen medis untuk perawatan pasien covid-19. Termasuk, memaksimalkan pasokan oksigen dari perusahaan nasional di Indonesia, serta membuka opsi impor oksigen dari negara lain.
"Selain itu, penambahan tempat tidur intensif dan ICU menjadi sangat penting. Pemerintah meminta agar tempat tidur intensif dan ICU tersedia 40-50% dari seluruh rumah sakit di Jawa-Bali," imbuh Jodi.
Baca juga: Ini Antisipasi dari Skenario Terburuk Covid-19 untuk 2 Pekan ke Depan
Pemerintah dikatakannya segera membangun rumah sakit lapangan dengan memaksimalkan gedung milik negara yang sedang diidentifikasi TNI-Polri. Dalam hal ini, melibatkan peran Kementerian Kesehatan. Berikut, mengupayakan ketersediaan obat untuk pasien covid-19 bergejalan ringan dan orang tanpa gejala (OTG).
Soal perpanjangan PPKM darurat, Media Indonesia berusaha mengonfirmasi ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun, belum ada respons sampai berita ini ditayangkan. Sebelumnya, Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA menyebut opsi perpanjangan PPKM darurat akan ditentukan pada evaluasi dengan melihat kasus covid-19.(OL-11)
evaluasi terhadap pengawasan wisata ekstrem di Tanah Air agar insiden seperti yang dialami turis asal Brasil, Juliana Marins (27), yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani, tidak terulang.
Jadi tidak hanya mendorong investasi pertanian, tapi juga meningkatkan kinerja pemberian perijinan pertanian.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved